Dewan Konawe Pastikan Bantun BLT DD Dapat Menyentuh KK

857
0
BERBAGI
Komisi I DPRD Konawe saat menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama BPMD di ruang rapat Pimpionan DPRD Konawe. yang dipimpin Ketua Komisi I Beny Setiadi B

UNAAHA-KONAWEKITA- Komisi I DPRD Konawe memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) dapat menyentuh semua Kepala Keluarga (KK), hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Konawe Alaudin, sai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Konawe di ruang rapat Ketua DPRD Konawe, Selasa, (19/5/2020).

Alaudin mengatakan, pada prinsipnya sesuai dengan Surat Edaran dari menteri bahwa BLT yang bersumber dari Dana Desa sebesar 25 persen itu diluncurkan pada hari ini. Dan daftar penerima BLT DD kalau melihat dari besaran hampir dipastikan bahwa semua KK kecuali yang pengecualiaan.

Pengecualiaan itu menurut mantan wakil Ketua DPRD ini, TNI/Polri, ASN, orang yang mampu atau penerima bantuan yang lain dari pusat, kalau dialokasikan dari 25 persen itu, pihaknya pastikan bahwa semua masyarakat atau KK menerima bantuan dari dana desa.

“Dana ini sangat cukup, bahkan dimungkinkan untuk lebih yang akan diatur dalam Peraturan Desa untuk penggunaan anggaran lainnya cukup untuk tiga bulan kedepan” Ujarnya.

Jadi kata dia, alokasi Dana Desa yang 25 persen ini untuk penanganan dampak Corona virus selama tiga bulan kedepan.

Lanjutnya, dari 294 desa yang sudah masuk datanya ini sekitar 227, dan lainnya masih ditunggu desa-desa lainnya untuk memasukkan datanya, dan itu sudah bisa langsung diserahkan.

Sekretaris Komisi I DPRD konawe Juhardin menimpal, dari 227 desa terdapat 14809 KK perhari ini yang akan menerima bantuan hari ini.

“kalau yang lainnya kan banyak pos batuan ada dari pusat dan ada dari kabupaten yang kita alokasikan kemarin Rp 109 miliar tapi penyalurannya melalui dinas Sosial, dan kebetulan kami leading sektornya ke pemerintahan desa, jadi kita hanya yang mengotrol yang disalurkan melalui dana desa” Jelas politisi PBB ini.

Untuk anggaran Rp 109 miliar yang direcofusing kata Alaudin, saat ioni sedang diadakan pendataan di Dinas Sosial. Kalau surat edaran dari menteri harusnya disalurkan juga, tapi mungkin karena terkait dengan data, mungkin ada pemutakhiran data.

“jadi saya sangat yakin masyarakat kita yang terdampak dengan corona dan yang berhak menerima bantuan langsung tunai saya rasa harus mendapatkan bantuan ini” Tutupnya. (Red/KK)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY