Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos., M.Si., beberapa waktu yang lalu saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Menerima aspirasi masyarakat Desa Lalomerui, Secara tegas menyampaikan agar persoalan tersebut secepatnya ditindaklanjuti.
Dalam kunjungannya kali ini Dr. Ardin masyarakat desa Lalomerui, Kecamatan Routa menyampaikan aspirasi terkait kondisi wilayah administratif desa Lalomerui yang berada di dalam konsesi wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan sawit PT Mulya Tani Lalomerui.
Hal ini tentu menjadi ironis ketika desa yang berstatus desa definitif berada dalam wilayah perusahaan perkebunan, akhirnya warga yang hendak mengusulkan sertifikat tanah dan bangunan miliknya tidak bisa dilakukan karena wilayah desa Lalomerui berada dalam HGU milik PT Mulya Tani.
Merespon aspirasi ini, Dr. Ardin secara tegas menyampaikan bahwa persoalan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah harus segera merespon persoalan ini, bagaimana ceritanya desa definitif wilayahnya ada dalam konsesi HGU perusahaan,” tegas Dr. Ardin.
Poitisi PAN yang juga Ketua DPRD Kabupaten Konawe ini menyampaikan agar pemerintah dan pihak pertanahan tidak menutup mata terhadap persoalan fundamental ini.
“Kita ingin agar batas wilayah administratif desa Desa Lalomerui segera ditetapkan dan kita minta pihak perusahaan segera melepaskan wilayah desa Lalomerui dari konsesi HGUnya,” ujar Dr. Ardin.
Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi warga desa Lalomerui pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak pemerintah, pertanahan dan pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sehingga teka-teki mengapa wilayah desa Lalomerui berada dalam wilayah PT Mulya Tani bisa terungkap jelas. (**)
