UNAAHA, KONAWEKITA- Keterlambatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dikerenakan adanya kendala, salah satunya dikarekan adanya rilis dari BPS Konawe, serta faktor geografis di daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, Agus Suyono mengatakan, penyebab keterlambatan bisa disebabkan oleh beberapa kendala, mulai dari proses graduasi, artinya berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima manfaat (KPM) sebagai penerima program PKH atau BPNT, serta faktor geografis di daerah.
Kata Agus, proses penentuan graduasi KPM ditentukan oleh Kepala Desa atau Lurah, karena Desa atau Lurah yang mengetahui jelas keadaan warganya.
“Dinsos tidak berhak menentukan graduasi KPM, itu dari Desa atau Lurah setempat. Kami hanya menerima graduasi yang diajukan oleh pemerintah di Desa atau Lurah,” ungkapnya.
Dinas sosial tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ataupun mengeluarkan setiap KPM dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap KPM yang sudah tidak terdaftar dalam DTKS dikarenakan kondisi KPM sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaannya.
“Jadi, yang keluar dari DTKS jika KPM sudah mampu secara ekonomi, tidak lagi memiliki tanggungan seperti ibu hamil atau anak sekolah,” ujar Agus.
Dirinya menyanyangkan selama ini pihak bank kurang koordinasi dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat. Terkait data adminstrasi penyaluran Bansos.
“Agar setiap tahapan penyaluran Bank melaporkan ke Dinsos, disitu kita bisa mengetahui jumlah KPM yang sudah menerima dan yang belum menerima. Kita bisa telusuri yang belum menerima kendalanya apa, agar proses administrasi segera kita benahi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, di beberapa kantor unit bank BRI terdapat perbedaan pelayanan-pelayanan seperti dalam penanganan ahli waris.
“Mungkin saja bank tidak begitu paham Juknis penyaluran, padahal mekanisme penyaluran bansos juga tidak ada perubahan,” sambungnya.
Pihaknya juga sudah seringkali menyurat ke Bank untuk meminta data salur tersebut. Karena nantinya akan dipadukan dengan data laporan dari pendamping dan diteruskan ke Kementerian. Namun, pihak bank penyalur tidak pernah merespons hal tersebut.
“Tapi tadi kita sudah sepakati kedepan ini akan diperbaiki, nantinya Bank akan memberikan laporannya ke kami,” cetusnya. (Red/KK)
