BPS Serahkan Dokumen “Kelurahan Cantik” ke Pemda Konawe

261
0
BERBAGI
Fose bersama BPS Konawe bersama Sekda Konawe usai penyerahan dokumen si Kelurahan Cantik dari BPS ke Pemda Konawe

UNAAHA,KONAWEKITA– Pasca launching pada Juni 2022 lalu, BPS telah menuntaskan kegiatan sensus kewilayahan di kelurahan Toriki. Data tersebut dibuatkan dalam bentuk dokumen dan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe, oleh BPS Senin (7/11/22).

Dokumentersebut diserahkan Kepala BPS Konawe Sultriawati Efendy SP MS kepada Sekretaris kabupaten (Sekab) Konawe Dr Ferdinand Sapan SH MH, bertempat di pelataran kantor pemkab Konawe.

Sekda Konawe Ferdinand Sapan mengatakan, dokumen kelurahan Cantik di Toriki yang diserahkan oleh BPS, merupakan data program yang menjadi wujud kolaborasi antara pemkab-BPS lewat memorandum of understanding (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani untuk saling mensupport pengembangan desa/kelurahan Cantik di Konawe sesuai tupoksi masing-masing.

“Kita inginkan seluruh data-data makro maupun sektoral yang menjadi kewenangannya BPS dan juga menjadi tanggungjawab pemda, untuk saling mendukung. Satu diantaranya melalui program desa/kelurahan Cantik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (10/11/22).

Kata dia, program desa/kelurahan Cantik gawean BPS, mendorong pemerintahan ditingkat paling bawah untuk memberikan informasi serta validasi data terbaru melalui kegiatan sensus. Program itupun dinilai sangat efektif lantaran bersifat online sehingga bisa diakses oleh khalayak ramai.

“Ada aplikasi yang digunakan oleh BPS. Jadi, semua informasi tentang hal-hal yang sifatnya makro maupun sektoral ada disitu. Entah itu data kependudukan, sosial, tenaga kerja dan sebagainya. Semua pihak bisa mengakses data tersebut,” Ungkap Ferdinand.

Data valid dalam bentuk dokumen yang diserahkan oleh BPS tersebut, khusus kelurahan Toriki saja. Namun saat ini pula, lanjut Sekda, BPS juga tengah melakukan pendataan statistik terhadap 22 desa/kelurahan di Konawe. Pendataan tersebut dilakukan oleh tim yang telah dilatih oleh pemkab Konawe dan BPS.

“Ini juga untuk memberikan dukungan kepada desa/kelurahan terkait dengan kondisi wilayahnya. Sehingga nanti, pimpinan daerah dan DPRD akan mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan informasi riil dari lapangan,” Ujarnya. (red/KK)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY