Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam upaya memberikan dan meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan perekayaan teknologi dan inovasi di Kabupaten Konawe. Menggelar sosialisasi pengembangan perekayasaan teknologi yang beelangsung di Hotel Nugraha, Kecataman Unaaha, kabupaten Konawe, Selasa (11/7/2023).
Dalam kegiatan Sosialisasi ini dihadiri puluhan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Konawe. Juga dihadiri Kepala Balitbang provinsi Sultra, Dra Hj Isma.
Kepala Balitbang Konawe, Hj Riny Andriani dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini pertama kali digelar oleh Balitbang kabupaten Konawe. Selain itu dengan konsep inovasi daerah diharapkan dapat menumbuhkan minat di masyarakat dalam menuangkan ide dan karya baru dengan pemerintah daerah.
Kepala Balitbang Konawe, berharap dengan kegiatan ini juga dapat memberitakan tambahan pengetahuan kepada masyarakat kabupaten Konawe, tentang pengembangan dalam perekayasaan teknologi dan inovasi.
“Sehingga dapat mewujudkan tercipta perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi,” harap Riny Andriani.
Menurutnya dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengembangan perekayasaan teknologi khususnya di Kabupaten Konawe.
Ditempat yang sama, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Konawe, Ir H Burhan mengatakan, pada Tahun 2022 Kabupaten Konawe masuk dalam kategori kurang inovatif dengan ranking 327 dari seluruh Kabupaten se Indonesia dengan skor 14.9 poin.
Kata dia, berdasarkan data tersebut diperlukan upaya semua pihak untuk merubah ranking tersebut agar lebih baik di Tahun 2023 ini.
“Sosialisasi yang dilakukan adalah memperkenalkan aturan atau rambu-rambu apa yang kita mau lakukan supaya tahun ini tidak terulang seperti itu minimal naik sedikit,” kata Ir. Burhan.
Asisten III Setda Konawe ini juga berharap, sosialisasi ini dapat dicermati dan diikuti dengan baik oleh para peserta.
Ia mendorong agar inovasi tidak hanya terbatas pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melainkan harus dilakukan oleh seluruh pihak.
Dalam hal pengembangan inovasi, lanjut Burhan, untuk mendapatkan inovasi yang terpadu maka perlu semua kepala OPD dapat memahami hal yang harus dilakukan. “Menciptakan inovasi untuk pelayanan demi kemajuan daerah kita,” ungkapnya. (**)
