Tujuh Kali Dapat WTP, Konawe Dapat Reward Dari Kemenkeu

291
0
BERBAGI
Suasana penyerahan Piagam dan plakat penghargaan dari kementrian Keuangan kepada Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

Tujuh kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak tahun 2015-2021. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI).

Piagam dan plakat penghargaan dari Kemenkeu tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo yang diterima langsung Bupati Kabupaten Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) dalam rangkaian acara Deklarasi Damai Pilkades di halaman kantor bupati Konawe, Senin (24/10/2022).

Pada acara penyerahan penghargaan WTP tersebut, turut disaksikan sejumlah unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Sekda Konawe, kepala OPD, camat, serta calon kepala desa se-Kabupaten Konawe.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo

Dengan penghargaan tersebut Bupati Konawe memberikan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kinerja bawahannya dalam melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan LKPD, hingga pada pemeriksaan atau audit LKPD 2021 yang telah memenuhi standar penilaian BPK RI.

Karena menurut bupati dua periode ini, predikat opini WTP ketujuh kali berturut-turut yang yang diperoleh pemerintah Daerah Konawe merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan pegawai Pemda Konawe sesuai petunjuk BPK RI.

“Atas nama Bupati Konawe dan masyarakat Konawe secara keseluruhan, kami mengucapkan terimakasih atas WTP ketujuh kali ini, apa yang kita capai ini adalah kerja-kerja kita semua, OPD, DPRD, Forkopimda, seluruh Kepala Desa dan Camat, dan seluruh masyarakat Konawe,” tegasnya.

Suasana penyerahan penghargaan

Ditempat yang sama Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo Eko, menyampaikan pengahargaan tersebut berasal dari menteri keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia karena pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Konawe tahun 2021.

Kata Eko, selain Piagam, Plakat juga diberikan atas capaian WTP minimal lima kali terturut-turut. Dalam hal ini Kabupaten Konawe telah mendapat tujuh kali WTP berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2021.

Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal, dan pada tahun ini capaian WTP Pemkab Konawe naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Foses bersama bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo, dan Sekda Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, serta Kadis keuangan Konawe.

“Pada tahun 2021, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 kementerian dan lembaga atau 95,4 persen dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP atau 92,25 persen” Kata Eko Wahyu.

Atas Capaian yang diperoleh tersebut Eko Wahyu mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah tidak cepat berpuas diri dengan capaian WTP yang diperoleh karena tantangan yang dihadapi di masa mendatang akan semakin rumit.

Setelah dilanda pandemi menurut Eko, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi serta bunga capital flow yang dapat mempengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD.

“Dimana APBN dan APBD harus terus berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock obsorber yang berkeadilan,” Ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra ini.

Eko juga mengingatkan agar capaian WTP tersebut agar terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelolah yang baik pada pemerintah pusat dan daerah. (**)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY