Bansos PKH Belum Tersalur, Dewan Sarankan Pemda Konawe dan Perbankan Bersinergi

    299
    0
    BERBAGI
    Suasanan Hearing DPRD Konawe, Dinas Sosial Konawe dan Bank Rakyat Indonesia, di Gedung Gusli Topan Sabara DPRD Konawe.

    UNAAHA, KONAWEKITA- Bantuan sosial yang merupakan program pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu diharapkan dapat tersalurkan dengan cepat, tepat dan sesuai kriteria penerima. Namun, yang terjadi di Kabupaten Konawe belum sesuai harapan.

    Berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe beberapa waktu lalu, masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan tersebut.

    Menanggapi hal tersebut, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Bank BRI Cabang Konawe, serta PT POS, terkait penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di Gedung Gusli Topan Sabara, Senin (27/6/2022).

    Dalam rapat tersebut dibahas masalah keterlambatan atau belum tersalurnya Bantuan Sosial (Bansos) kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini telah diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima.

    Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin mengatakan, semua pihak dapat bekerjasama baik dari pemerintah (Dinsos) maupun Perbankan (Bank BRI) selaku penyalur Bansos PKH. Jangan saling menyalahkan antar satu dan yang lainnya.

    Ia menegaskan, penyaluran Bansos agar memudahkan masyarakat dengan aturan yang ada, demi kepentingan masyarakat “Kasian masyarakat kita, mereka sangat memutuhkan bantuan tersebut. Kalau dipermudah kenapa harus kita persulit. Tapi dengan aturan yang ada,” ujarnya

    Kata dia, kedepannya diperlukan koordinasi antara penyalur bantuan dan pemerintah, agar hal seperti tidak terjadi lagi. Karena yang dirugikan adalah masyarakat Konawe.

    “Kami sangat menyangkan jika masih ada masyarakat kita yang belum menerima Bansos dengan alasan administrasi,” cetusnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi III, Abdul Ginal Sambari mengungkapkan, perlunya koordinasi dari semua pihak, jika perlu dapat dibuat suatu badan yakni Badan Penerima dan Penyaluran Bansos.

    “Harus koordinasi semua pihak, atau bisa dibuat badan penerima dan penyalur Bansos,” imbuhnya.

    Selain itu, Pihak Bank BRI yang hadir saat rapat tersebut mengakui adanya ratusan KPM belum menerima Bansos dalam bentuk PKH. Hal ini disebabkan KPM pindah domisili, meninggal dunia dan juga ada yang dianggap sudah mampu, serta beberap KPM belum datang menerima dengan alasan yang tidak diketahui.

    “Data dari bulan Mei kami akui masih ada 118 KPM yang belum tersalur dari total 322 KPM PKH. Hingga saat ini baru 204 KPM yang menerima dari 3 kantor unit yang ada di Konawe,” ungkapnya. (Red/KK).

    TIDAK ADA KOMENTAR

    LEAVE A REPLY