Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Dr. Ardin kecewa mendengar pekerjaannya jalan Poros Kecamatan Kapoiala tak kunjung di aspal oleh dinas PUPR Kabupaten Konawe. Hal ini dipicu dengan adanya aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Konawe blokade jalan poros Labotoi-Kapoiala, Rabu (04/10/2023).
Aksi tersebut menuntut pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menyelesaikan jalan poros Labotoi-Kapoiala.
Dr. Ardin mengatakan dirinya sangat kecewa dan menyesal sikap Pemda Konawe yang tidak hati-hati dan selektif memilih kontraktor untuk sebuah pekerjaan.
“Menyikapi aspirasi masyarakat Kapoiala, sata menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak hati-hati dalam merencanakan dan memilih kontraktor yang akan melakukan kontrak pekerjaan jalan,” jelas Dr. Ardin, Rabu (4/10/2023).
Dr. Ardin menjelaskan anggaran pekerjaan jalan Kapoiala bukan peningkatan jalan namun dengan pengaspalan karena sumber anggaran yang digunakan adalah DAK atau dana alokasi khusus yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat.
“Dananya ada DAK, sumbernya jelas kenapa kemudian tidak diselesaikan,” tanya Ardin.
Kalaulah Pemerintah memutus kontrak pekerjaan kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, berarti pemerintah lalai saat memilih ataupun menentukan kontraktor.
“Kalau sudah seperti ini yang dikorbankan masyarakat kita, setiap hari harus mandi debu,” ungkapnya.
Anggota DPRD 5 periode ini pun menegaskan agar pemerintah tidak melemparkan persoalan ini kepada kontraktor, sedari awal seharusnya hal ini direncanakan sebaik mungkin agar setiap pekerjaan diselesaikan sesuai harapan masyarakat.
Terpisah Kepala bidang Bina Marga Kabupaten Konawe, Reza menjelaskan bahwa pekerjaan pengaspalan di Kapoiala dikerjakan oleh CV Antazena.
Pekerjaan CV Antazena dihentikan karena pihak pihak kontrakor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang di berikan.
Adapun untuk kelanjutan pekerjaan jalan tersebut akan dilakukan mekanisme lelang pekerjaan pada tahun 2024.
“Mekanismenya harus dianggarkan di tahun 2024, terkait persoalan kebijakan anggaran itu bukan kewenangan saya untuk menjawab,” ujar Reza saat dikonfirmasi via telepon. (**)
