Selama ini perusahaan raksasa pemurnian nikel yang berdiri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki banyak catatan, diantaranya penerimaan karyawan yang diduga membayar.
Bukan hanya itu Pemda Konawe juga meminta komitmen perusahaan pada rapat kerja antara manajemen perusahaan, bupati dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta bahwa pemerintah daerah akan diberikan kewenangan dalam hal penerimaan karyawan di perusahaan tersebut.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara menuturkan, perusahaan harus mengikuti peraturan setip daerah. “Saya akan tindak lanjuti, Minggu pertama Januari 2019 atau paling terlambat minggu kedua Januari 2019 kami akan menyurat resmi ke direksi perusahaan untuk ketemu langsung,” tuturnya (31/12/2018).
Dikatakannya, langka yang ia ambil karena tidak ingin ada masyarakatnya yang ingin bekerja di situ (Perusahaan-Red) membayar. “ Informasi langsung, masyarakat kita ada pembayaran Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per orang untuk masuk bekerja di sana (Perusahaan-Red), “ katanya.
Inikan kata Gusli dimanfaatkan oleh oknum-oknum, padahal menurut dia, semua tahu tidak mungkin pihak manajemen perusahaan untuk menerapkan pembayaran-pembayaran tersebut. “Jadi posisinya nanti dari kabupaten dalam hal ini dinas ketenaga kerjaan yang menyeleksi, lalu menyalurkan karyawan di sana,”menurutnya.
Rencana tersebut kata mantan ketua DPRD Konawe ini, sejalan dengan visi-misi bupati membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat Konawe. “Kami yakin, kalau lapangan pekerjaan terbuka angka kemiskinan di Konawe akan turun dan angka partisipasi kerja juga pasti akan naik,” terangnya.
Terkait dengan karyawan saat ini di perusahaan tersebut, tambah Gusli, kalau yang sekarang masuk silahkan, tapi untuk penerimaan nanti ini pihaknya minta sudah dari kabupaten. “Kami berharap makin banyak masyarakat yang bisa bekerja supaya angka kemiskinan, pengangguran itu turun ini target kami,” tambahnya.
Terkait rencananya Pemda Konawe itu tidak di iyakan oleh perusahaan, lanjut Gusli kenapa tidak akan setuju, ini kan permintaan bupati waktu rapat Menko Maritim di Jakarta bahwa tenaga kerja itu akan diserahkan ke Pemda, nanti pemerintah daerah yang salurkan ke perusahaan.
“Perusahaan harus mengikuti peraturan setip daerah, ini juga tindak lanjut hasil rapat bupati dan Menko Maritim di Jakarta,” tutupnya.(***)
