Ketua DPRD Konawe Berikan Tanggapan Usulan Money Politic Dilegalkan
Pernyataan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Hugua tentang money politics atau politik uang belum lama ini, memancing respon dari berbagai politisi. Salah satu politisi Daerah Kabupaten Konawe, yang juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dr. Ardin, menyampaikan tanggapannya. Saat menghadiri acara pelantikan PPK. Kamis, (16/5/2024).
Kata Dr. Ardin, terkait usulan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, agar money politics atau politik uang dilegalkan dalam batas tertentu pada setiap pemilu, bukanlah pendidikan politik yang sehat.
“Jika politisi masih berbicara dengan uang, berapa uang yang akan keluar. Maka itu sama saja tidak memberikan pendidikan poltik yang sehat, “kata Ardin.
Dengan usulan tersebut lanjut Ardin, itu merupakan tantangan bagi penyelenggara, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Menurutnya, jika hal tersebut disampaikan berarti ada fakta-fakta yang didapatkan. “dan jika money politik dilegalkan maka Bawaslu dan KPU di bubarkan saja,” Politisi PAN Konawe ini.
Oleh Karena itu, Kata Ardin, KPU maupun Bawaslu harus menjaga integritasnya dengan baik, menghindari hal- hal yang jadi pesimis dari masyarakat misalkan Money Politick atau Politik uang.
“Sehingga muncul pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau akhirnya kaum kapitalis masih bermain, para pemodal masih bermain maka itu akan merusak demokrasi. Ukurannya berapa uang yang harus kita edarkan setiap menggerakkan politik, ” bebernya.
Ia menyampaikan, jika pemilihan legislatif, Gubernur dan Bupati semua harus ditakar dengan uang maka demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik.
“tidak bisa karena itu cuma pemodal yang bisa bicara begitu bukan bicara tentang konsep memperbaiki sistem, bagaimana memperbaiki pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Ia mengajak selalu menjaga demokrasi, dan jangan mengedepankan uang dalam setiap momentum politik. Karena itu adalah perilaku yang salah, tetapi tegasnya, marilah semua pihak bersama-sama memberikan pendidikan politik. (**)
