Senin, April 28, 2025
Halaman 4

0
Latihan pentas seni

KONAWE, – Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe gelar latihan di Kawasan ICP Unaaha.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Kabupaten Konawe, Andang Masnur mengatakan, bahwa acara pementasan hasil program GSMS ini akan berlangsung di Kawasan ICP Unaaha akan dimulai besok pada 19-20 Oktober 2024.

Andang Masnur menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi siswa yang telah mengikuti program GSMS ini. Katanya program memiliki visi untuk meningkatkan minat dan mengasah bakat seni yang dimiliki para siswa.

Dalam program GSMS ini melibatkan 230 siswa dari 23 sekolah dan 23 seniman yang ada di Konawe dari berbagai jenis seni.

“Selama 5 bulan ini peserta didik kita sudah belajar berbagai macam seni yang diajarkan langsung oleh seniman lokal Konawe,” ungkap Andang.

Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Konawe untuk menyaksikan langsung pementasan yang dipersembahkan oleh para siswa

“Besok akan ada penampilan bakat siswa dalam berbagai jenis seni, seperti tari, musik, dan teater, lukis, dan juga penampilan budaya lokal kebudayaan serta seni tradisional,” Kata Andang.

Sebagai informasi, Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah program yang dijalankan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk program seniman memberikan pembelajaran kesenian pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK).

Program GSMS ini dilaksanakan agar para peserta didik dapat menyerap langsung ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seniman.

Program ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan kecintaan dan wawasan yang lebih luas tentang karya seni budaya sehingga dapat memperkuat karakter para peserta didik.

Hasil kegiatan ekstrakurikuler dapat dipresentasikan oleh siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bentuk pameran/pementasan untuk diapresiasi oleh masyarakat setempat.

0
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah

KONAWE, – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menandatangani kesepakatan bersama 17 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (15/10/2024).

Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal Sultra, yang saat ini masih bergantung pada dana transfer pusat sebesar 63,97%, dengan PAD yang baru mencapai 36,02%.

Objek dari kesepakatan ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data untuk optimalisasi PAD di sektor pajak daerah, khususnya pada beberapa jenis data yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), antara lain:

  1. Data Kendaraan Bermotor (PKB);
  2. Data Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  3. Data perusahaan pengguna Air Permukaan (PAP);
  4. Data perusahaan pemilik Alat Berat (PAB);
  5. Data lainnya yang disepakati.

Sementara itu, Sekretaris Daaerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan, yang turut hadir, menyambut baik inisiatif optimalisasi PAD ini. Menurutnya, kolaborasi dan pemanfaatan data menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kesepakatan ini membuka jalan bagi kami di Konawe untuk memaksimalkan pengelolaan pajak daerah, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Kami yakin ini akan berdampak besar pada pembangunan daerah,” ujar Ferdinand.

Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Konawe, Cici Ita Ristianty, menekankan pentingnya integrasi data dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

“Dengan integrasi data dan dukungan teknologi, kami optimis bisa mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak yang menjadi kewenangan daerah. Langkah ini akan memperkuat kemandirian fiskal Konawe,” jelas Cici.

Turut hadir dalam acara ini Bupati/Walikota, Sekda Kabupaten/Kota se-Sultra, Kepala Bapenda Kabupaten/Kota, serta para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sultra.(rls)

0
Rapat Koordinasi penanganan stunting di Konawe

KONAWE, – Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Stanley, pimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, di Pendopo Kabupaten Konawe, pada Kamis (3/10/2024).

Rapat ini dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH; Kapolres Konawe, AKBP Ahmad Setiadi, S.I.K; Perwira Penghubung (Pabung) Konawe, Letkol Inf Aswar Dinata, SH; serta Kepala BKKBN, Tam Sati Sam, SE

Stanley dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Konawe. “Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja sesuai dengan tugas yang diamanatkan, serta untuk menilai sejauh mana program-program yang telah dijalankan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka stunting,” kata Stanley.

Kata Stanley rapat ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi program-program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung upaya penurunan stunting. Beberapa program kerja telah menunjukkan hasil positif, seperti kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dilaksanakan pada Juni 2024, melibatkan seluruh OPD, camat, dan kepala puskesmas se-Konawe.

Menurutnya, Program ini bertujuan mengumpulkan data akurat yang menjadi dasar intervensi selanjutnya, sehingga pelaksanaan program bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

Rapat juga mengevaluasi koordinasi antar anggota tim. Salah satu isu yang disoroti adalah hambatan komunikasi di lapangan yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program.

“Koordinasi dan komunikasi yang lebih baik sangat diperlukan agar program berjalan lebih efektif dan tepat waktu,” tambah Stanley. (rls)

0
Pembukaan Kegiatan SIMONI dan Peluncuran kepesertaan BPJS kepala desa

KONAWE, – Pembukaan kegiatan Sistem Informasi Monitoring Online (SIMONI) dan meluncurkan perdana Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para Kepala Desa se-Kabupaten Konawe dibuka secara resmi Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand Sapan. Yang berlangsung di Hotel Tiga Putra, Unaaha, Selasa, (1/10/2024).

Sekda Konawe dalam sambutaannya mengatakan pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung efisiensi dan transparansi kinerja pemerintahan desa. SIMONI diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam memonitoring dan mengawasi berbagai program pembangunan di desa secara lebih real-time dan akurat.

“Melalui SIMONI, pemerintah daerah dan desa dapat lebih mudah memantau perkembangan program pembangunan di wilayah masing-masing. Hal ini akan mempercepat proses evaluasi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Selain peluncuran SIMONI, acara ini juga ditandai dengan penyerahan perdana Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para Kepala Desa. Program ini merupakan langkah konkrit dari pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur desa, khususnya dalam melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja dan perlindungan jaminan hari tua.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kepala desa. Kami berharap dengan adanya kartu ini, para kepala desa merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan tugas mereka,” tambah Sekda.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah Kabupaten Konawe,Forkopimda, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh Kepala Desa yang menerima manfaat dari program ini.

Dengan adanya SIMONI dan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sistem jaminan sosial bagi aparatur desa. (red)

0
Suasana hearing DPRD Konawe

KONAWE,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tunda sementara hearing bersama dengan BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe dan Non Geverment Organization (NGO). Pasalnya, pada saat rapat dua dari empat perwakilan Konsorsium yang hadir sebagai pihak pelapor All Out dari ruang rapat.

Sebagai pimpinan rapat Ketua Komisi III DPRD Konawe Abdul Ginal Sambari, saat dikonfirmasi mengatakan DPRD melakukan gelar rapat dengar pendapat dengan pihak BLUD Rumah Sakit Konawe atas dasar penyampaian adanya laporan dari empat Konsorsium yakni NGO, DPC-JKPPN, DPD-PPMI dan DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Konawe.

Kata Ginal Bahwa adanya dugaan terkait pengelolaan managemen BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe yang tidak berjalan atau dinilai buruk, serta diduga telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pengelola BLUD RS Konawe dan beberapa dokter terhadap beberapa pasien yang dirawatnya.

Dengan adanya laporan tersebut, sehingga DPRD menggelar rapat dengar pendapat untuk mengetahui langsung sejauh mana laporan itu.

“Mereka melaporkan itu kami langsung Sidak BLUD Rumah Sakit Konawe, kebetulan pada saat itu pimpinan atau direktur tidak berada di tempat mereka keluar daerah, ” ujar Ginal Sambari di ruang kerjanya usai menggelar rapat, Selasa (1/10/2024).

Ia menjelaskan dalam gelar rapat hari ini, pihaknya mengundang dari pihak-pihak pelapor juga yakni ada empat dari Konsorsium.

“Yang datang hanya dua itupun mereka datang tapi Keluar lagi, ” ujarnya.

“Jadi inilah yang terjadi karena tidak tercapai kesepakatan artinya kurang elok juga kita adakan pertemuan sementara dari teman-teman Konsorsium tidak ada ditempat atau All Out, ” sambungnya.

Sehingga, Kata Ginal, pihaknya tetap menghargai sepenuhnya semua pihak, semua elemen dengan penundaan Hearing yang digelar hari ini.

“Di tunda pertemuan ini nanti, hari kamis kita akan undang kembali mempertemukan ini mencari titik temu, secara dari pelayanan yang melaporkan itu dari NGO dan dari pemerintah dalam hal ini rumah sakit BPJS dan Dinas Kesehatan, ” jelasnya.

Alasan All Outnya Konsorsium yang hadir dari ruang rapat, kata Ginal, pihak BPJS tidak membawa apa yang diharapkan dan menjadi tuntutan dari pihak pelapor.

“Pada saat rapat saat ini kan belum ditanya kan belum kita berikan waktu kepada mereka dari pihak rumah sakit belum. langsung mereka keluar,”katanya.

” Saya berharap , untuk di pertemuan berikutnya mereka hadir untuk menyelesaikan masalah ini, “harapnya .

Sementara itu, Direktur BLUD Rumah Sakit Konawe dr Abd. Rahman Matta M. Kes mengatakan penundaan rapat dengar pendapat pada hari ini, pihaknya akan menunggu surat pemberitahuan berikutnya.

“Tadi apa boleh buat harus ditunda dan memang tidak ada yang di bahas karena mohon maaf karena rekan-rekan NGO keluar dari ruang pendapat, ” ujarnya.

Ia menyampaikan pihak BLUD Rumah Sakit Konawe mengacu terhadap 11 poin apa yang menjadi tuntutan pihak NGO.

“Insya Allah artinya kenapa kami hadir membawa tim karena mereka yang berwewenang menjawab itu,” pungkasnya. (red)

0
Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Sultra 2024

KONAWE,- Penjabat (Pj) Bupati Konawe Stanley menghadiri kegiatan penilaian Lomba Desa 10 Program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Bertempat di Desa Uelawu, Sabtu (28/9/2024).

Turut hadir, Tim Penilai dari Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sultra Ir. Hj Devi yunari Asadi , Hj Nurlita Irawan dan Anita indriasari.

“10 program pokok PKK menyentuh semua permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Kabupaten Konawe, sehingga wajib hukumnya Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan terhadap semua program PKK di level kecamatan dan Desa Uelawu,” kata PJ Bupati Konawe Stanley pada sambutan pembukaan.

Kata Stanley TP PKK Desa Uelawu bermitra dengan pemerintah daerah untuk bersinergi mencegah dan mengatasi stunting, gisi kurang,kemiskinan ekstrim dan masalah kesehatan keluarga.

“Hal itu, tidak hanya sebatas masalah stunting dan kemiskinan ekstrim, Kepala daerah juga senantiasa memberikan motivasi kepada TP PKK untuk senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan Desa untuk masalah pemberdayaan ekonomi,sosial dan peningkatan kesejatraan masyarakat, “ujarnya.

Desa Uelawu memiliki kelebihan dari sudut penilaian tertentu, sehingga terpilih mewakili Tingkat Provinsi dalam penilaian ini.

Substansi dalam lomba ini akan menjadikan Desa Uelawu sebagai model pemberdayaan dan pengembangan yang diterapkan di semua Kabupaten Konawe.

Dirinya berharap kedepannya Uelawu bisa dijadikan sebagai pilot project pelaksanaan 10 program pokok PKK di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tenggara.

“Gerakan TP PKK dituntut lebih meningkatkan kepekaan terhadap setiap permasalahan yang terjadi sehingga mampu membangun ketahanan keluarga dan masyarakat demi kepentingan masa depan bangsa,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar camat dan kepala desa dapat mendukung desa Uelawu pada kegiatan Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program PKK sehingga hasil yang diperoleh memuaskan semua pihak.

Dirinya yakin tim penilai sangat profesional sehingga akan menilai secara objektif kegiatan Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program PKK tingkat Provinsi Sultra

“Outputnya bukan terletak pada hasil lomba tetapi melalui program PKK,kita bisa memberikan kontribusi pemberdayaan kesejatraan keluarga, ” pungkasnya. (red)

0
Suasana Rapat Koordinasi

KONAWE,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bersama Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), gelar Rapat koordinasi guna memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan pemilihan serentak, serta memastikan netralitas kepala desa pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Jumat (27/9/2024)

Dalam pertemuan tersebut, Forkopimda berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan serentak berlangsung, serta memastikan seluruh perangkat desa tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Pj. Bupati Konawe Stanley menegaskan, pentingnya netralitas kepala desa dalam Pilkada, mengingat peran strategis mereka di tingkat masyarakat.

“Netralitas adalah kunci utama dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Konawe. Kepala desa harus berada di posisi yang netral dan tidak memihak, untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil,” ujar Pj Bupati.

Sementara itu, Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi, S.I.K juga menekankan kesiapan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemilihan berlangsung.

“Kami akan mengerahkan seluruh personel untuk mengamankan proses Pilkada serentak, serta melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan netralitas pejabat desa,” ujar Kapolres.

Rapat koordinasi ini juga membahas strategi dalam menghadapi tantangan teknis dan sosial yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada, termasuk penguatan sinergi antar-lembaga untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai, aman, dan tertib.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, Forkopimda Konawe berharap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Konawe dapat berjalan lancar, kondusif, serta sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Bupati Konawe, perwakilan Polres, TNI, Kejaksaan, dan sejumlah instansi terkait. (red)

0
Suasana rapat pembahansan anggaran perubahan

KONAWE,- Sekretaris Daerah kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand Sapaan sampaikan hal-hal prinsip terjadi perubahan dalam Anggaran Pendandapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe tahun 2024.

Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapan, mewakili Pj Bupati Konawe menyampaikan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan salah satunya adalah adanya pergeseran anggaran, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tahun anggaran sebelumnya.

“Terjadinya pembahasan yang pertama tentunya berdasarkan regulasi yang ada yang selama ini kita jadikan rujukan, dan subtansi tehnis yang mendasari perubahan itu yaitu diantaranya adanya pergeseran anggaran, hasil audit BPK RI terkait dengan tahun anggaran sebelumnya. Dan yang terpenting adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap makro ekonomi kondisi yang menjadi prinsip untuk di bahas,” jelas Ferdinand Sapan.

Iapun mengajak kepada seluruh anggota DPRD agar dapat memberikan masukan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe.

Termaksud terhadap informasi tentang regulasi baru lanjut Ferdinand, yang berhubungan dengan pembahasan APBD Konawe.

Pembahasan APBD Perubahan melibatkan seluruh dinas terkait se-Kabupaten Konawe. (red)

0
Paripurna Ranperda APBD-P

KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe laksanakan Rapat Paripurna pembahasan raperda perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Konawe tahun 2024. Di gedung rapat DPRD Konawe, Selasa (24/9/2024).

Diketahui, sebelumnya pihak pemerintah daerah kabupaten Konawe, melalui Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Stanley, telah menyerahkan Raperda APBD Perubahan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh I Made Asmaya, selaku ketua DPRD sementara. Menyampaikan beberapa hal pokok dan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota DPRD yang sempat hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyampaikan saran atau masukkan.

“Rapat konsultasi pembahasan rancangan perubahan APBD Perubahan tahun 2024, merupakan agenda wajib. Dan agenda rapat ini akan bersama-sama membahas secara rinci dan menelaah lebih rinci sebagaimana mestinya,” kata I Made Asmaya.

Sehingga ia selaku pimpinan rapat berharap agar seluruh anggota DPRD untuk betul-betul menelaah dan mengoreksi sehingga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota DPRD. (red)

0
Pj Bupati Konawe, Stanley menerima penghargaan

JAKARTA,- Pj. Bupati Konawe Stanley, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bertempat di salah satu Hotel di Kuningan Jakarta, pada Kamis (12/09/2024).

Rapat Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifkat Tanah Transmigrasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 13 september 2024.

Kegiatan dibuka Wakil Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof Dr Paiman Raharjo MSi, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan pusat dalam upaya mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi transmigran serta menyelesaikan berbagai permasalahan terkait tanah transmigrasi.

Wamen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Prof Dr Paiman Raharjo MSi, mengatakan kegiatan Rakornas ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung penyelesaian masalah Agraria di kawasan Transmigrasi.

Pihaknya berjanji akan terus mendampingi Pemerintah Daerah dalam mempercepat penerbitan sertifikat tanah transmigrasi.

“Program Reforma Agraria menjadi prioritas kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan memastikan hak atas tanah masyarakat transmigrasi terpenuhi.”ucap Wakil Menteri itu.

Ditambahakan Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan , pengunaan dan pemanfaatan yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses, untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Perpres nomor 62 tahun 2023.

Sementara itu Pj. Bupati Konawe Stanley, SE, S.SiT, MM, mengucapkan terimakasih kepada Kementerian terkait atas sinerginya antar lembaga Pemerintah dalam mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten Konawe

Pj. Bupati Konawe menerima Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.Si., MM. yang didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ir. Danton Ginting, MM.

Apresiasi tersebut diberikan kepada tiga (3) kabupaten di Indonesia yang dinilai terbaik dalam percepatan penerbitan sertifikat tanah transmigrasi diantaranya yaitu, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan terhadap Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap penerbitan sertifikat tanah transmigrasi khususnya di kawasan Transmigrasi di kecamatan Asinua dan Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe

Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Pj. Bupati Konawe turut didampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe, Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si. beserta jajaran yang menangani ke transmigrasian.

LIPSUS

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Dr. Ardin, hadir dalam rapat pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang pembentukan...