Selasa, Juli 1, 2025
Halaman 90

Oleh -
0
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara memimpin rapat pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe dan tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Konawe jelang penerapan PPKM di lima kecamatan di Kabupaten Konawe.

Masuknya Kabupaten Konawe sebagai salah satu status zona merah Corona Virus Desease (Covid)-19, membuat Pemkab Konawe menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat mulai tanggal 12 hingga 26 Juli 2021 mendatang. Keputusan penerapan PPKM ini berdasarkan hasil rapat bersama oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe dan tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Konawe, Jumat (9/7/2021).

Pelaksanaan PPKM Mikro ini akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan syarat dan pemberlakukan jam malam hingga pukul 20.00 WITA. Keputusan ini pula diambil dengan memperhatikan tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Konawe.

Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara mengatakan pertimbangan menerapkan PPKM akibat melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Konawe khusus dibeberapa kecamatan. Diantranya Kecamatan Unaaha, Meluhu, Konawe, Wawotobi dan Kecamatan Morosi. Lima kecamatan ini juga yang akan menjadi tempat berlakunya PPKM darurat ini.

“Lima kecamatan ini yang akan menjadi prioritas pelaksanaan PPKM ini. Selama dua pekan akan kita berlakukan,” kata Gusli.

Selain penerapan PKKM Mikro, untuk kecamatan yang masuk dalam PPKM mikro Satgas Covid-19 juga akan melaksanakan vaksinasi massal terhadap warga di lima kecamatan yang terkena PPKM Mikro ini. Langkah ini sekaligus untuk menekan terjadinya penyebaran virus.

Suasana rapat pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe dan tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Konawe.

Sesuai data, di lima kecamatan itu terjadi penambahan kasus Covid-19 dengan jumlah di Kecamatan Unaaha Sebanyak 24 orang, Meluhu 17 orang, Konawe 15 orang, Wawotobi 19 orang dan Kecamatan Morosi 17 orang.

Dalam pelaksanaan PPKM mikro, seluruh kegiatan masyarakat akan dibatasi, namun demikian kegiatan perekonomian tetap berjalan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat hingga pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kerumunan yang berpotensi terjadinya cluster penyebaran baru.

“PPKM Mikro ini akan kita terapkan sesuai standar nasional. Jadi kegiatan-kegiatan di masyarakat tetap boleh dilakukan dengan syarat,” ujar Wabup Konawe.

Menurut Gusli pembatasan ini bukan untuk melarang kegiatan ekonomi masyarakat, karena sifatnya hanya membatasi. Sebab baginya pergerakan ekonomi masih tetap harus dilakukan namun dengan kontrol ketat.

Untuk Kegiatan ekonomi seperti pasar, warung makan, tempat perbelanjaan dan industri tetap berjalan dengan merepakan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk aktivitas tempat ibadah seperti masjid tetap bisa dilakukan dengan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe dan tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Konawe, jelang penerapan PPKM di lima kecamatan di Kabupaten Konawe.

Gusli mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker dalam setiap aktivitas, mencuci tangan, menjaga jarak, rajin olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi.

“Jadi makanan bergizi itu penting. Makanya pelaksanaan PPKM ini tidak melarang aktivitas warga, supaya warga bisa tetap bekerja dan bisa mendapat asupan makakan bergizi dari hasil kerja mereka,” Jelas Gusli.

Berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, Wakil Bupati Konawe mengatakan pihaknya masih akan lakukan pembahasan paling lambat pada H-3 Lebaran, atau 18 Juli Mendatang dengan tetap memantau perkembangan lonjakan kasus Covid-19.

Lanjutnya terkait, penerapan PPKM lanjutan, menurutnya ini bisa saja dilakukan perpanjangan tergantung dengan efektivitas pelaksaaan. Jika masih terjadi peningkatan atau masih terjadi penyebaran maka potensi perpanjangan bisa saja dilakukan.

“Kebijakan ini masih tetap kita pantau terus, untuk menentukan apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak” Ujarnya. (**)

Oleh -
0
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara bersama Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus, Ketua DPRD H. Ardin, Kadis Perindustrian dan Koperasi Jahiuddin turut serta Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe Sukri Nur saat memperkenalkan "BerasKita" sebagai beras Premium produk Konawe

Kini Pemerintah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah memiliki produk beras premium berlabel “BerasKita”. Hal ini pihak Pemda Konawe bersama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Unaaha memperkenalkan di depan awak media Selasa (25/5/2021) sebagai salah satu produk unggulan Konawe.

Sosialisasi rencana pemberian label “BerasKita” tersebut diperkenalkan secara langsung oleh Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara bersama Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus, Ketua DPRD H. Ardin, Kadis Perindustrian dan Koperasi Jahiuddin turut serta Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe Sukri Nur.

Wakil Bupati Konawe mengatakan kedepan rencananya beras premium ini akan didistribusi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe, serta Perusahaan Sawit dan dua Perusahaan Mega Industri yakni PT VDNI, PT OSS di Morosi.

Dan saat ini Pemda Konawe juga tengah menggodok dan sementara dalam proses finalisasi oleh Bagian Hukum Setda Konawe sebagai payung hukum yakni Peraturan Bupati (Perbup) untuk memudahkan dalam pendistribusian BerasKita ke sektor-sektor tertentu dalam wilayah Kabupaten Konawe.

“Kita tinggal menunggu Perbup ditandatangani pak Bupati, setelah itu langsung kita Launching,” kata Gusli Topan Sabara.

Tak hanya dalam daerah Konawe rencananaya Beras premium “BerasKita” Kata Gusli, ini diharapkan akan menyasar luar daerah. Sehingga dengan adanya label Produk Konawe, BerasKita akan lebih dikenal oleh khalayak sebagai hasil produk petani Konawe.

Suasana sosialisasi “BerasKita” sebagai beras premium produk Konawe

Kata dia, salah satu tujuan Pemda Konawe dalam pendistribusian BerasKita ke ASN dan Perusaahan adalah untuk membantu Perum Bulog dalam penyerapan daya beli gabah petani. Termasuk mendorong terjalinnya kemitraan dengan ASN dan Perusahaan, Bulog diharapkan dapat menyerap beras lebih banyak dari penggilingan sebagai mitranya.

“Kita ingin daya serap Bulog terhadap produksi petani kita meningkat. Tentu dengan meningkatnya daya serap Bulog, diharapkan dapat menjadikan harga gabah di level petani tetap stabil,” harap Wakil Bupati ini.

Gusli mengatakan setelah payung hukum ini selesai ditangatangani, maka ASN Konawe wajib membeli beras kualitas premium di Perum Bulog Unaaha sesuai dengan jatah tunjangan beras yang telah ditentukan masing-masing. Juga dengan Perbup ini, pihak perusahaan juga akan segera bermitra dengan Bulog Unaaha dalam pengadaan beras untuk karyawannya.

Wabup Konawe juga menyarankan kepada Kepala Bulog Divre Unaaha untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial Konawe untuk menyuplai beras kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Itu jumlah penerimanya mencapai puluhan ribu. Nah, kalau itu dimaksimalkan bisa juga membatu daya serap beras di Bulog,”ungkapnya.

Usai pertemuan bersama Wakil Bupati Konawe, Ketua DPRD dan Kadis Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus membagikan beras premium isi 10kg kepada 20 awak media sebagai ajang promosi beras merek BerasKita.

Yusran berharap kerja sama awak media dalam membantu Bulog dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk menyosialisasikan Beras Premium Merek BerasKita sebagai Produk Konawe.

“Kami berharap lewat rekan-rekan media, BerasKita lebih dikenal nantinya sebagai Beras Premium Produk Konawe,”harap Yusran usai menyerahkan secara simbolis Beras Merek BerasKita kepada perwakilan awak media.

Fose bersama awak media dalam memperkenalkan “BerasKita” sebagai beras premium produk Konawe

Untuk diketahui Sebelumnya Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa melepas secara simbolis 1000 ton beras yang akan dikirim ke Kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut). Seremoni pelepasan beras Konawe itu berlangsung di gudang Dolog Perum Bulog Unaaha.

Kery Saiful Konggoasa mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berupaya agar pendistribusian beras dari Bulog bisa lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya jika pendistribusian lancar maka penyerapan beras dari petani oleh Bulog juga bisa meningkat.

“Kalau pendistribusian tinggi, maka Bulog akan menyerap lagi. Kalau serapan makin tinggi maka petani kita akan diuntungkan, karena pembelian gabah oleh Bulog itu senilai Rp4.200 per kilogram. Kalau pun ada pembelian di bawahnya, itu permainan tengkulak. Ini yang akan kita putus mata rantainya,” jelasnya.

dirinya juga mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe yang harus dibeli dari Bulog.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut, Bulog Unaaha dapat meningkatkan daya serap terhadap gabah petani. Ini tentu diharapkan dapat mempertahankan harga pembelian gabah di tingkat petani sesuai ketentuan.

Dia juga mengatakan bahwa dengan Perbup tersebut, beras Bulog juga akan menyasar perusahaan Sawit dan juga Mega Industri, seperti PT VDNI dan PT OSS. “Untuk VDNI tadi saya sudah telepon, mereka juga siap menyerap beras Bulog kualitas premium. Dalam waktu dekat juga saya akan ke Jakarta membicarakan ini dengan manajamen VDNI serta Bulog pusat,” ungkapnya. (**)

Oleh -
0
Masyarakat dapil II antusias mengikuti jalannya reses yang digelar oleh Hermasyah Pagala

Sebagaimana Jadwal Badan Musyawarah (Bamus), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe masa sidang ke III tahun 2020- 2021, anggota DPRD di luar kantor Daerah Pemilihan (Dapil) II, Hermansyah Pagala, yang juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Rabu (16/6/2021) menggelar reses di Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu. Yang sebelumnya Senin (14/6/2021) menggelar reses di Kecamatan Wonggeduku.

Saat reses di Kecamatan Wonggeduku, dihadiri kurang lebih 150 orang yang berasal dari empat desa yaitu Desa Anggoro Bendewuta, Wawosolo, dan Desa Wawoone. Begitu juga di Kecamatan Besulutu, juga dihadiri seluruh kepala desa se-Kecamatan Besulutu.

Reses Hermansyah ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Besulutu dan warga desa. Dalam agenda dengar aspirasi, masyarakat mengeluhkan akses air bersih, dan akses jalan desa yang rusak.

Untuk masalah air bersih, warga meminta agar disediakan saluran air bersih ke rumah mereka. Masalah kerusakan jalan, warga meminta untuk dilakukan pengerasan jalan hingga pengaspalan.

“Banyak uneg-uneg yang disampaikan warga. Namun saya melihat rata-rata itu semua desa kesulitan air bersih. Jadi ini yang akan saya prioritaskan karena itu nomor satu yang mereka minta,” kata Hermansyah.

Ada dua desa yang akan menjadi target awal realisasi pembuatan jaringan air bersih yaitu Desa Lalowulo dan Desa Asunde.

Hermansyah Pagala menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II

“Saya targetkan dua desa ini dulu kita kerjakan tahun depan. Pelaksanaannya mungkin melalui kemitraan yang saya disiapkan, disitu saya ambilkan dananya,” ujar Hermansyah.

“Saya sampaikan, mudah-mudahan di sisa waktu dan jabatan saya di DPRD, saya akan berupaya maksimal. Mudah-mudahan 2022 bisa terwujud,” ujar Hermansyah menambahkan.

Untuk keluhan lain, beberapa desa meminta adanya perbaikan jalan. Ia juga optimis keinginan para warga ini bisa ia realisasikan, baik melalui penganggaran sendiri atau melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sementara itu di Kecamatan Wonggeduku, Pada kesempatan itu, anggota fraksi Partai Gerindra ini menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Rata-rata warga mengeluhkan kondisi jalan, jembatan dan pembuatan tersier dan normalisasi harga gabah.

Hermansyah mengatakan, masa reses ini dipergunakannya untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin belum tersampaikan ke pemerintah. Selanjutnya sebagai tanggung jawab seorang wakil rakyat akan memperjuangkan aspirasi itu.

“Tentunya kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat kita. Sehingga kami turun untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mendasar untuk segera direalisasikan,” kata Hermansyah.

Hermansyah menjelaskan, aspirasi yang menjadi pokok aduan masyarakat di Kecamatan Wonggeduku khususnya empat desa yang hadir adalah soal kondisi jalan dan jembatan rusak yang menjadi akses utama kegiatan harian masyarakat.

Suasana reses Hermansyah Pagala di Dapil II

Masyarakat mengeluhkan sulitnya akses jalan di wilayah mereka, terlebih beberapa jembatan juga alami kerusakan sehingga sulit dilalui. Padahal sebagai wilayah pertanian, akses jalan yang bagus mendukung kelancaran distribusi mereka baik untuk kebutuhan pertanian maupun pemasaran.

“Selama ini mereka selalu memutar mencari jalan alternatif yang layak untuk dilalui. Jaraknya itu bisa sampai 10 KM. Sementara kalau jalan dan jembatan ini diperbaiki jaraknya itu sisa 3 KM saja,” beber Hermansyah.

Hal lain yang disampaikan masyarakat adalah pembuatan jaringan irigasi tersier. Masyarakat mengeluhkan masih ada beberapa sawah masyarakat yang belum tersentuh saluran tersier. Sehingga masyarakat berharap bisa dibuatkan jaringan lainnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, ia berujar akan berusaha mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hasil reses ini akan ia tuangkan dalam pokok pikirannya sebagai anggota legislatif.

Untuk aspirasi yang membutuhkan anggaran, akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran. Sementara beberapa aspirasi lainnya, seperti kebutuhan pertanian akan dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti.

“Saya akan berupaya untuk mengabulkan permohonan masyarakat hasil reses saya melalui pembahasan anggaran supaya nanti ada anggarannya,” ujar Hermansyah.(**)

Oleh -
0
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sultra, Senin (31/5/2021).

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe kembali meraih Predikat Tanpa Pengeculian (WTP) dari dari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra, yang ke enam kalinya secara berturut-turut. LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, dan diterima langsung oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr. Ardin, di Gedung BPK RI Perwakilan Sultra, Senin (31/5/2021).

Pemberian Predikat itu setelah BPK RI setelah melakukan telaah maupun audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Konawe tahun anggaran (TA) 2020. Pemda Konawe berhasil menyajikan data yang sesuai standar pelaporan.

Raihan WTP oleh Konawe secara berturut-turut ini semenjak dinahkodai Kery Saiful Konggoasa empat kali saat berpasangan dengan Parinringi yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 serta dua kali saat ini didampingi Gusli Topan Sabara yaitu tahun 2019 dan 2020.

Penandatangan LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa didampngi Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin dan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny.

Pemberian Predikat WTP yang keenam kali itu disambut baik oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa. Pun kemudian mengapresiasi kinerja bawahannya yang telah berupaya maksimal menyajikan laporan keuangan sesuai standar penilaian BPK RI.

“Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemda Konawe.Saya juga berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada. Baik itu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang terkait dengan itu. Atau bahkan petunjuk teknis (Juknis),” kata Kery usai menerima LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020, di aula kantor BPK RI Perwakilan Sultra.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan, mengatakan, persoalan capaian opini WTP yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Konawe maupun daerah lainnya di Sultra ditentukan oleh empat indikator.

Fose bersama Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny dan Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin Usai menerima WTP dari BPK RI.

Pertama, apakah laporan itu sudah disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP). Kedua, apakah dalam pelaporan keuangan tersebut sudah menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh BPK.

Kemudian ketiga, apakah dalam laporan keuangan yang diserahkan itu, setelah pemeriksaan lebih rinci oleh BPK tidak ditemukan sesuatu yang bersifat melanggar kepatuhan. Dan keempat, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) atas laporan pemerintah daerah yang disajikan.

“Jadi, empat hal itu yang dinilai oleh BPK. Setiap tahun kita terus meningkatkan kualitas laporan. Sehingga paling tidak, kita berharap LKPD Konawe yang tersaji itu menjadi wajar. Karena esensinya LKPD itu bukan menyajikan laporan yang benar atau salah, namun menyajikan kewajaran,” ungkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu.

Suasana Penyerahan LHP LKPD Pemda Konawe TA 2020 di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sultra.

Menurutnya, dirinya tak menampik masih ada sedikit catatan oleh pihak BPK RI Perwakilan Sultra atas LKPD Konawe TA 2020. Kelemahan itu yakni pencatatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di mana dana BOS tersebut kata dia ditransfer dari pihak pemerintah provinsi (pemprov) Sultra dan langsung masuk ke kas sekolah.

“Transfernya langsung masuk ke sekolah, sementara pertanggungjawaban belanja dana BOS itu harus melalui Pemda Konawe. Ini yang kita agak repot sedikit. Utamanya di tingkat Sekolah Dasar (SD), sebab mereka tidak punya pengalaman dalam hal-hal terkait pencatatan keuangan,” jelas Sekda Konawe.

Di tempat terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, mengatakan jika opini WTP yang diraih oleh Pemda Konawe telah melalui seleksi atau pemeriksaan secara ketat dari BPK.

“Pemberian opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan,” kata Andi Sonny. (**)

Oleh -
0
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand Sapaan saat membacakan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik di Ruang Sekda Konawe, Senin (31/5/2021)

Pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Konawe, melakukan penyegaran delapan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Juga melantik dua staf ahli dan satu asisten. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 15 tahun 2021 sesuai surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan hasil uji kompetensi pada bulan Mei 2021, di Kantor Sekda Konawe Senin (31/5/2021)

Pelantikan dan pengambilan sumpah ke delapan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand atas nama Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa. Yang dihadiri Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin dan pimpinan OPD lingkup Pemda Konawe

Adapaun pimpinan SKPD serta asisten dan staf ahli yang baru dan berganti antara lain ;

Suasana pelantikan delapan pimpinan OPD
  1. Ir. Muh. Syahrullah jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) jabatan baru Staf Ahli Bupati Konawe.
  2. Samsul, S.E., M.SA jabatan sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan jabatan baru Staf Ahli Bupati Konawe.
  3. Daud Sirupa, S.E., M.Si. jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jabatan baru Asisten I.
  4. Ilham Jaya, S.T., M.M. jabatan sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
  5. Dr. H. Herianto Wahab, M.Kes. jabatan sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
  6. Nasruddin, S.H., M.H. jabatan sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  7. Drs. Muhammad Akib Rais , M.Si. jabatan sebelumnya Asisten I jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  8. H. Gunawan Samad, SP, M.Si jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan jabatan baru Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura.
  9. Ir. Syahrudin, M.Si. jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura jabatan baru Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
Penadatangan SK oleh pimpinan OPD

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih berstatus kosong

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand Sapaan saat membacakan sambutan tertulis Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, mengatakan dalam setiap organisasi mutasi promosi maupun rotasi bertujuan untuk penataan organisasi, pengembangan karir dan pembinaan pola karir dengan kualifikasi kompetensi pejabat yang bersangkutan. Selain itu bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman kerja, serta menghindari terjadinya kejenuhan kerja pada satu OPD.

“Rotasi atau penyegaran ini sangat dibutuhkan untuk membantu bupati dalam membangun daerah, dan merupakan angin segar untuk kemajuan daerah,” kata Kery dalam sambutannya.

Kery dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Konawe mengingatkan ASN harus menjadi teladan masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pembangunan di seluruh Kabupaten Konawe. Pasalnya, peranan pemerintah merupakan perwujudan harapan masyarakat untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing secara intelektual. Olehnya untuk pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu ulet dalam mewujudkan pembangunan di berbagai pembangunan di berbagai bidang.

Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan saat membawakan sambutan pada pelantikan pimpinan OPD

“Pelantikan itu jangan membuat kita akhirnya seakan-akan salah alamat. Sebab pelantikan adalah tanggung jawab sebagai ASN untuk ditempatkan di mana saja. Jangan pernah menyalahkan orang yang memindahkan kita. Semua ada hikmahnya. Hikmahnya ialah kita harus menunjukkan kinerja kita dimanapun kita ditempatkan,” kata Ferdinand.

Kata Ferdinad, kepemimpinan saat ini sudah menganut pola kepemimpinan adaptif yaitu kemampuan seseorang untuk melihat dinamika dan meresponnya secara positif baik peluang maupun masalah.

Dijelaskan, kepemimpinan adaptif ialah pemimpin yang berfikir posisi bukanlah masalah. Pola kepemimpinan ini untuk menghadapi masalah kepemimpinan di masa mendatang. “Jadi jangan hanya merespon semua peluang tiba muncul masalah tidak tau harus apa,” ujar Ferdinand.

Ferdinand juga berpesan agar para pimpinan SKPD yang baru dilantik bisa memaksimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengandalkan kecepatan. (**)

Oleh -
0
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara dalam sebuah konfrensi per di ruang kerjanya, Selasa (25/5/2021), atas dugaan penyerobotan wilayah administratif Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh tiga Kabupaten Tetangga.

Tiga Kabupaten yang diduga mencaplok wilayah Kabupaten Konawe tersebut yakni Kabupaten Kolaka Utara, Kanawe Utara Yang merupakan dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Morowali Kabupaten Sulawesi Tengah. Ketiga Kabupaten tersebut mencaplok tanah seluas hampir 150 ribu hektar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara saat menggelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Selasa (25/5/2021).

Pencapolokan wilayah Administrasi Kabupaten Konawe tersebut membuat pemerintahan Kery Saiful Konggoasa (KSK) dan Gusli Topan Sabara (GTS) dibuat gusar. Sehingga Gusli Topan Sabara memberikan peringatan keras.

GTS menerangkan, wilayah Konawe yang dicaplok Kabupaten Konut berada perbatasan Kecamatan Kapoiala (Konawe) dan Kecamatan Motui (Konut). Diperbatasan itu, terdapat tiga desa di sana, yakni Tobi Meita, Sama Subur dan Banggina.

Secara administratif lanjut GTS, ketiga desa itu masuk wilayah Konut. Akan tetapi, berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2000, wilayah yang ditinggali tiga desa itu merupakan wilayah Kabupaten Konawe.”Jika dilihat dari luasan di tiga desa ini, Konawe telah kehilangan sekitar 1.831 hektar wilayahnya,” terang orang nomor dua di Konawe itu

Kata GTS, wilayah Kabupaten Konawe lainnya yang dicaplok Pemerintah Kabupaten Konut juga terdapat di Desa Lawali, Kecamatan Routa. Kabupaten yang saat ini dinahkodai Ruksamin itu diduga telah memindahkan tapal batas dan membuat Konawe harus kehilangan lahannya seluas 67.669 Hektar.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara bersama Kabag Humas dan Protoler Setda Konawe Sukri Nur menunjukan Peta Administarsi kepada awak media.

Perihal tapal batas di Routa itu, GTS pun menceritakan historisnya. Ia menerangkan, pada saat pemekaran Konut tahun 2006, dia
bersama-sama dengan anggota DPRD Konawe lainnya pernah menghadap ke Kemendagri.

Kebetulan, anggota dewan ikut saat itu adalah Ruksamin yang masih menjabat Ketua Fraksi PBB Konawe, Tahsan Tosepu Selaku Ketua Fraksi PKS, Siti Suleha selaku Ketua Fraksi PDIP, (alm) Ones Balaka selaku Ketua Fraksi PAN, serta GTS sendiri yang saat itu masih menjabat Ketua Fraksi Golkar. Ikut pula Sekda Konawe yang kala itu masih dijabat Aswad Sulaiman yang tiada lain adalah Bupati Konut yang pertama.

Kenyataannya lanjut GTS, peta wilayah tapal batas antara Konawe dan Konut yang telah disepakati seluruh Fraksi DPRD Konawe dan telah disetorkan ke Kemendagri telah diubah dari aslinya oleh Pemkab Konut.

Parahnya, hasil perubahan tapal batas yang diubah sesuka hati Pemkab Konut itu tidak disetorkan ke Kemendagri. “Kami meminta dengan tegas kearifan Bupati Konawe Utara, Bapak Ruksamin untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang telah diserobot ke pangkuan Kabupaten Konawe,” tegas Ketua DPD PAN Konawe itu.

Selain Konut lanjut GTS, ada pula pencaplokan wilayah Kabupaten Konawe yang dilakukan Kabupaten Kolut. Hal itu terjadi di wilayah Desa Wiau, Kecamatan Routa. Menurut GTS, setidaknya ada sekira 5.692 Ha wilayah Konawe yang telah diambil Kolut.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara saat melihat peta Adminisratif.

“Keadaan ini juga tidak bisa kami tolerir dan kami akan menyurat atas nama Pemda Konawe ke Kemendagri terkait permasalahan ini. Kami akan meminta semua wilayah yang jadi hak Konawe untuk dikembalikan,” tegasnya lagi.

Lanjut GTS, pencaplokan wilayah Kabupaten Konawe lainnya juga dilakukan kabupaten lain di luar Provinsi Sultra. Dialah Kabupaten Morowali dari Sulawesi Tengah.

Kata dia, wilayah yang dicaplok Morowali saat ini berada di area Meha Industri Morowali. Total luasan wilayah, yang diambil juga tak main-main, yakni sekira 70 ribu Ha.

Menurut, penyerobotan lahan yang dilakukan Morowali terhadap Konawe bisa dilihat pada perbandingan peta yang dikeluarkan Pemda Konawe tahun 2002 dan tahun 2012.

Secara Histirs lanjut Wabup Konawe, Sulteng saat itu masih berada di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Sementara Sultra, masih bergabung dengan Sulawesi Selatan (Sulsel). Batas wilayah Sulut dan Sulsel tertera jelas pada peta pemekaran masing-masing provinsi.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara saat menujuk batas wilayah Kabupaten Konawe pada peta Adminisratif.

“Kalau kita merujuk para historis dan peta pemekaran itu, jelas sekali bahwa Kabupaten Morowali telah mengambil puluhan hektar tanah yang jadi hak Konawe,” ungkap GTS.

Atas hal tersebut GTS meminta dengan hormat kepada Gubernur Sultra, H. Ali Mazi untuk turun tangan. Sebab, permasalahan tapal batas antara Konawe dan Morowali merupakan masalah lintas provinsi.

“Wilayah yang luasnya sekitar 70 ribu hektar itu harus kembali ke pangkuan Sultra. Kami meminta kepada Gubernur agar turun tangan menangani masalah ini. Kami tidak ingin di masa pemerintahan KSK-GTS ada sejengkal tanah negeri para leluhur ini lepas dari Konawe. Makanya kami juga meminta kearifan kabupaten yang bersangkutan untuk mengembalikan atau kami somasi,” Ujar GTS.

Jika diakumulasikan, total wilayah Konawe yang telah dicaplok tiga kabupaten tetangganya mencapai hampir 150 ribu Ha. Jika dilihat dari statusnya pula, wilayah yang dicaplok itu merupakan lahan produktif.

“Bayangkan kalau 150 ribu hektar itu bisa jadi area pertanian, maka Konawe tidak hanya akan jadi lumbung beras Sultra, tapi lumbung beras di Indonesia,” Ujarnya. (**)

Oleh -
0
Bupati Kabupaten Konawe Kery Saiful Konggoasa bersama Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus, Kadis Perindustrian dan Koperasi Jahiuddin serta Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe Sukri Nur fose bersama saat melakukan pengiriman beras ke Bitung Sulawesi Utara.

Sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Tenggara (Sultra), Kabupaten Konawe tak hanya mengirim beras ke dalam daerah Sultra tetapi kini mengirim 1000 ton beras ke Bitung Sulawesi Utara (Sulut).

Pengiriman 1000 ton beras tersebut ke Bitung Sulawesi Utara, secara simbolis dilepas oleh Bupati Kabupaten Konawe Kery Saiful Konggoasa di Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Unaaha, Senin (24/5/2021). Seremoni pelepasan 1000 ton beras terebut dihadiri oleh Kepala Bulog Konawe, Yusran Yunus serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Konawe.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menyampaikan sambutan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berupaya agar pendistribusian beras dari Bulog bisa lebih ditingkatkan lagi. Menurutnya, jika pendistribusian lancar maka penyerapan beras dari petani oleh Bulog juga bisa meningkat.

“Kalau pendistribusian tinggi, maka Bulog akan menyerap lagi. Kalau serapan makin tinggi maka petani kita akan diuntungkan, karena pembelian gabah oleh Bulog itu senilai Rp4.200 per kilogram. Kalau pun ada pembelian di bawahnya, itu permainan tengkulak. Ini yang akan kita putus mata rantainya,” jelasnya.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggasa saat menyampaikan sambutan pada pelepasan beras ke Sulawesi Utara.

Tak hanya itu Bupati Konawe juga mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait tunjangan beras ASN yang harus dibeli dari Bulog. Selain itu, Kery juga menyatakan bahwa beras Bulog juga akan menyasar perusahaan sawit dan juga industri smelter, seperti VDNI dan OSS.

“Untuk VDNI tadi saya sudah telepon, mereka juga siap menyerap beras Bulog kualitas premium. Dalam waktu dekat juga saya akan ke Jakarta membicarakan ini dengan manajamen VDNI, serta Bulog pusat,” Ujarnya.

Dirinya berjanji, pihaknya akan berupaya agar pembelian gabah petani bisa mencapai harga di atas Rp5.000. Menurutnya, jika pembelian dilakukan dengan harga segitu, maka petani Konawe akan sejahtera.

“Saya malah berpikir, kalau kita ini banyak melakukan pengadaan alsintan untuk pertanian. Padahal, kalau anggaran itu dialihkan untuk membeli gabah petani dengan harga maksimal, saya rasa petani kita akan sangat terbantukan,” Ujarnya.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa berbincang dengan Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus.

Sementara itu Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus mengatakan, beras yang dikirim ke Sulut tersebut merupakan beras pengadaan 2021 hasil panen petani Konawe. Menurutnya, tidak sulit bagi Konawe untuk mendapatkan beras. Selama 24 hari kerja pada bulan April, petani Konawe bahkan sudah mampu menghasilkan 4.750 ton beras.

“Per hari antrian truk masuk itu bisa sampai 30 yang membawa beras hasil panen petani,” Ungkapnya.

Lanjut Yusran, banyaknya produksi beras Konawe membuatnya perlu mengusul agar pihaknya bisa mengirim beras keluar provinsi. Hal itu pun disetujui dan pihaknya langsung mengirim beras ke daerah defisit, seperti Sulut, terkhusus daerah Bitung.

“Pengiriman 1000 ton beras ke Sulut ini tentu tidak lepas dari dukungan dari Pemda Konawe yang terus menggenjot produksi beras di tingkat petani,” jelasnya.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa meninjau truk pengangkut beras yang akan dikirim ke Sulawesi Utara.

Pihak juga berterimakasih kepada Bupati Konawe karena telah membuka keran pendistribusian beras Bulog ke lini lainnya. Misalnya, program tunjangan aparatur sipil negara, pendistribusian ke perusahaan sawit dan industri smelter di Morosi.

“Kalau pendistribusiannya beras dari Bulog lancar, maka penyerapan beras ke petani juga akan lancar. Ini akan sangat menguntungkan petani kita,” terangnya.

Yusran mengungkapkan, proses pendistribusian beras ke sulut menggunakan 40 truk. Masing-masing truk memuat 25 ton. Pengiriman via jalur laut bakal memakan waktu hingga tiga pekan ke depannya, karena kapal akan transit dahulu ke Surabaya.

“Mohon doanya, semoga berasnya lancar sampai ke tempat tujuan. Semoga beras ini juga bisa membawa kesan yang baik di Sulut, sehingga nama Konawe bisa lebih kenal lagi,” harapnya. (**)

Oleh -
0
Suasana penyerahan bantuan Ayam potong bantuan Buapti Konawe Kery Saiful Konggoasa yang diserahkan secara simbolis oleh Kabag Humas dan Protoker Setda Konawe Sukri Nur, di Desa Anawai Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Selasa (11/5/2021).

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warganya, menjelang pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/ 2021 Masehi, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa tak henti – hentinya memberikan bantuan kepada warganya, selain membagikan 1.000 ekor ayam potong kepada warga di 11 desa dari dua kecamatan. Sebelumnya juga Bupati Konawe juga membagikan sembako kepada warganya.

Pembagian bantuan ayam potong oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa di 11 Desa dari dua Kecamatan ini, diserahkan secara simbolis oleh Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe, Sukri Nur mewakili Bupati Konawe, di Desa Anawai, Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Selasa (11/5/2021).

Penyerahan bantuan ayam potong Bupati Konawe oleh Kabag Humas dan Protokeler Setda Konawe kepada warga ini, disambut antusias oleh warga. Pasalnya bantuan ayam potong tersebut dianggap dapat meringankan beban masyarakat jelang lebaran pada situasi pandemi Corona Virus Desease (Covid)-19.

Fose bersama Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe Sukri Nur dengan warga penerima ayam potong di Desa Anawai, Kecamatan Meluhu.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe saat menyalurkan 1000 ayam potong di Desa Anawai Kecamamatan Meluhu, mengatakan bahwa bantuan ayam potong tersebut murni langsung dari Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama menjelang pelaksanaan hari lebaran Idhul Fitri 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi.

“Bantuan ini murni langsung dari Pak Bupati sebagai bentuk kepedulian sosial, semoga bisa dimanfaatkan untuk keperluan pada saat lebaran nanti,” kata Sukri Nur.

Sukri Nur merinci, bahwa bantuan 1000 ekor ayam potong ini akan disalurkan di 11 desa di dua kecamatan yakni 4 desa di Kecamatan Amonggedo dan 7 desa di Kecamatan Meluhu.

Kabag Humas dan Protoler Setda Konawe Sukri Nur saat menunjukan ayam potong bantuan Bupati Konawe, Kery Saiful konggoasa.

“Selain kami serahkan secara langsung kepada warga, bantuan ayam potong ini kami salurkan melalui pemerintah desa masing-masing dalam bentuk kupon, nanti mereka sendiri yang datang ambil dipenjual ayam potong yang sudah ditunjuk,” Ujarnya.

Mantan Kabag Kesra Pemda Konawe itu menyebut bahwa setiap kepala keluarga di 11 desa di dua kecamatan ini akan mendapatkan satu ekor ayam potong. Juga sebelum ini, Bupati Konawe juga menyerahkan bantuan sembako kepada warganya.

Lanjut Sukri Nur, hanya saja stok persediaanya sembako sangat terbatas sehingga diganti dalam bentuk ayam potong.

Suasana penyerahan ayam potong kepada warga.

“Jadi warga yang mendapatkan bantuan ayam potong ini, diperuntukkan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan sembako seperti beras, terigu, minyak goreng dan lainnya,” Jelasnya.

Dia berharap, meski bantuan ini tidak seberapa nilainya, namun harapan Bupati Konawe bisa sedikit meringankan beban masyarakat dalam merayakan hari kemenangan di Bulan Ramadan ini atau Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan pada Kamis (13/5) nanti, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Semoga bantuan bupati ini bisa dimanfaatkan pada saat hari raya nanti,” harap Sukri Nur.

Tak Hanya bantuan Ayam potong kepada warga, Bupati Konawe juga memberikan bantuan daging sapi kepada Camat dan kepala OPD lingkup Pemda Konawe. (**)

Oleh -
0
Wabup Konawe, Gusli Topan Sabara (baju putih) didampingi Kepala Disperindagkop Konawe, Jahiuddin dan Kepala Bulog Konawe, Yusran Yunus saat menggelar konfrensi pers terkait langkah pemerintah untuk mengatasi harga gabah di Konawe.

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda) Konawe, saat ini tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait penyerapan hasil panen petani baik gabah maupun beras, yang salah satunya adalah didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe. Hal ini diungkapkan saat melakukan jumpa pers di ruang kerjanya Kamis (29/4/2021). Yang dihadiri oleh Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus dan Kadis Perindustrian dan Koperasi Jahiuddin.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan sejumlah kebijakan. dirinya akan kembali menggelar rapat bersama OPD terkait untuk membuat rancangan SK Bupati Konawe tentang mekanisme pendistribusian beras untuk ASN Konawe.

Kata Gusli, di Konawe ada sekira 7000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka punya tunjangan beras senilai 10 kg per bulan. Sehingga jika dari tunjangan ini total beras petani yang dapat terserap tiap bulannya bisa mencapai 70 ton beras.

“Untuk ASN nanti kita kasi beras yang premium. Teknisnya nanti akan kita atur. Terkait regulasi ini saya sendiri juga akan koordinasi dengan pak Bupati,” ujarnya

Suasana konfrensi pers terkait langkah pemerintah untuk mengatasi harga gabah di Konawe, di ruang kerja Wakil Bupati Konawe

Gusli menerangkan Pemda Konawe juga akan merancang kebijakan pendistribusian beras petani Konawe agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Saat ini ada tiga perusahaan yang disasar, yakni perusahaan pengolah nikel, PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) dan dua perusahaan sawit, seperti PT Tani Prima Makmur (TPM) dan PT Utama Agrindo Mas (UAM).

Dijelaskan, di tiga perusahaan tersebut ada kurang lebih 22 ribu karyawan. Kalau masing-masing dari mereka ada tunjangan beras 10 kg, maka beras petani yang bisa diserap tiap bulannya lewat Bulog bisa mencapai 220 ton beras premium.

“Tingginya serapan ini juga akan berdampak positif terhadap nasib warga Konawe yang 70 persennya adalah petani,” jelasnya.

Sedangkan untuk kebijakan lainya, Pemda Konawe akan meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Konawe untuk mengambil alih, SRG (Sistem Resi Gudang) yang ada di Kecamatan Wonggeduku Barat. Nantinya, SRG akan digodok untuk menjadi usaha konsorsium Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kalau di sana ada 60 desa dan masing-masing desa menginvestasikan dananya Rp200 juta, maka akan terkumpul uang senilai Rp12 M modal usaha,” Ungkapnya.

Wabup Konawe, Gusli Topan Sabara (baju putih) didampingi Kepala Disperindagkop Konawe, Jahiuddin (tengah) dan Kepala Bulog Konawe, Yusran Yunus

Lanjut GTS, kalau program tersebut berhasil jalan, maka hal tersebut akan jadi pionir. Dalam artian ada terobosan yang dilakukan pemerintah desa lewat konsorsiumnya untuk menyelamatkan para petani ketika musim panen. Di mana, gabah petani akan dibeli oleh SRG dan konsorsoum desa dengan harga yang kompetitif.

“Jadi penyerapan beras dan gabah tidak bertumpu pada Bulog saja. Tetapi juga bisa lewat SRG,” Ujarnya.

Wakil Bupati Konawe ini menjelaskan harga gabah kering panen yang seharusnya dibeli senilai Rp4200, justru merosot. Karena berdasarkan laporan yang sampai ke telinganya harga gabah kering panen bahkan sampai ke angka Rp3500.

Menanggapi keadaan tersebut, pihaknya langsung menggelar rapat dengan Bulog dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe terkait. Hasilnya, kini telah melahirkan sejumlah rencana kebijakan untuk menyelamatkan petani Konawe.

Gusli menamabahkan, saat ini kapasitas gudang Bulog Konawe hanya 5000 ton beras atau kalau dikonversi ke gabah hanya 10.000 ton. Sementara gabah petani yang belum tertampung per panennya sebanyak 150 ribu ton. Untuknya itu, perlu ada kebijakan yang dapat menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang bersaing. (**)

Oleh -
0
Suasana pelepasan tim Atlit POPDA Konawe yang akan berlaga di Kota Kendari

UNAAHA-KONAWEKITA- Setelah menyabet 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu, atlit Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) II Konawe dapat tiket ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI di Palembang Sumatera Selatan mewakili Sultra.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Konawe Cici Ita Restianty mengatakan, Setelah mengikuti Ajang di POPDA II di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Atlit Konawe menyabet medali emas dari cabang olahraga (Cabor) Pencak Silat Putri dan Atletik.

“Jadi posisi sekarang kita sudah dapat 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu, Silat dan Atletik mewakili Sultra ke POPNAS di Palembang. kita dua orang mewakili Sultra, atletik sendiri 1 emas 2 perak dan 1 perunggu, sementara silat 1 emas”, kata Cici saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (25/3/2021)

Kata dia, saat ini yang tengah berlaga cabor Karate yang juga diharapkan dapat merai medali emas. “Mudah-mudahan dapat emas juga” harapnya.

Lanjutnya, tim atlit Konawe hanya mengikuti 3 cabor dari 6 cabor yang dilombakan, karena tim bola takrow tidak ikut dalam loba kali ini, sementara takrow juga berpeluang untuk mendapat medali. (Red/KK).

1...899091...111Halaman 90 dari 111
All

LIPSUS

-
0
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Dr. Ardin, hadir dalam rapat pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang pembentukan...

Situs Media Online WWW.KONAWEKITA.COM Menyajikan Berita-Berita Terpercaya
Hubungi kami: Email : konawekitaredaksi@gmail.com
© Copyright 2018.Penerbit PT Media Konawe Kita.