Guna memediasi keingingan warga tiga desa yakni Desa Besu, Wonua Morini dan Mendikonu yang berada di sekitar Perusahaan Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe dan Kepolisian Resort (Polres) Konawe, lakukan kunjungan Kerja (Kunker) di VDNI Morosi, Senin (15/6/2020).
Dalam Kunjungan DPRD dan Polres Konawe ini disambut oleh pihak perusahaan VDNI Morosi untuk dialog secara terbuka antara pihak perusahaan dan rombongan DPRD Konawe dan Polres Konawe, terkait penyelesaian aspirasi masyarakat tiga desa tersebut, yang beberapa waktu lalu saat menyampaikan aspirasinya tiga tersebut sempat melakukan pemblokiran jalan karena tak dipenuhi keinginannya.
Mengawali dialog Kapolres Konawe AKBP Yudi Kristanto, Sik, pihaknya berharap wakil rakyat agar bisa memberikan solusi bagi kelancaran produksi perusahaan dan masyarakata bisa menikmati adanya perusahaan ini. Pihaknya juga menyampaikan aspirasi warga Desa Besu, Wonua Morini dan Mendikonu dan seolah mereka diperlakukan tidak adil oleh perusahaan.
“Kita ingin memastikan apakah benar mereka diperlakukan tidak adil atau bagaimana.?, ataukah hanya terjadi miskomunikasi, sehingga apa yang menjadi kebijakan pimpinan perusahaan tidak tersampikan pada masyarakat.” Kata Kapolres Konawe
Kata Kapolres, menurut Tiga desa ini merasa diperlaukan tidak adil yaitu adanya perekrutan pegawai dibanding dengan desa lain itu tidak seimbang, misalnya desa lain bisa mencapai 5 hingga 10 orang diterima, tapi ditiga desa tersebut ada yang tidak sama sekali menurut pengakuan masyarakat tiga desa tersebut. jadi ini yang perlu diluruskan.
“yang diinginkan Masyarakat yaitu divisi humas, internal dan eksternal dan ini tidak terselesaikan jadi mereka merasa dijanji saja dan menurut mereka sudah mengajukan lamaran tapi tidak direspon, jadi ndak tau di mana misNya ini, akumulasi dari itu adalah pemalangan jalan ini” jelas AKBP Yudi.
Menjawab Keluhan warga tiga desa tersebut yang disampaikan Kapolres, Mr. Yin melalui penerjemahnya mengatakan, yang dihadapi saat ini adalah permintaan warga dari tiga desa yakni Desa Besu, Wonua Morini dan Mendikonu, dan permintaannya adalah untuk bekerja di posisi sebagai humas, dan sesuai data yang meminta dipekerjakan sebagai humas sebanyak 30 orang.
Kata Yin, sedangkan kondisi perusahaan saat ini tidak sedang merekrut humas, karena pada awalnya humas ini direkrut menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat, salah satu sisinya juga pada saat mengadakan pembebasan lahan, nah saat ini tanah yang akan dibebaskan perusahaan itu sudah tidak banyak. Jadi tenaga humas inipun dirasa tidak diperlukan untuk ditambah, karena saat ini humas yang ada sudah cukup.
Sedangkan Humas ini Kata Mr. Yin, tidak dibagi perdesa tapi perKecamatan dan dalam lingkar tambang ini ada tiga kecamatan yakni Morosi, Bondoala dan Kapoiala. Untuk Kecamatan Morosi total ada 21 humas saat ini, Bondoala da 8 humas dan Kapoiala 15 orang humas.
“Humas ini sebelumnya memang jumlahnya cukup banyak, tapi saat ini fungsi dan tugas humas ini sudah bisa di backup oleh beberapa bagian, sehingga ada efisiensi tenaga dan sebagian humas sudah kita bagi tugas atau kita maksimalkan tugasnya dan ada yang kita pindahkan kebagian lain” ungkap Mr. Yin.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr. Ardin mengatakan, Besu dan Wonua Morini ini tidak ada humasnya, dan mendikonu ada 1, dan mereka minta keadilan dan ada 30 orang yang meminta sebagai humas paling tidak dibuat adil lah, Pandangan dari dewan sendiri jika yang lain sudah ada sementara yang lainya tidak ada, ini pertanyaannya ada apa.?. Sementara perusahaan ingin eksis jalan kedepan dengan pendekatan kemanannya.
“Tidak boleh industri itu atau apa saja pergerakan ekononi tanpa pendekatan keamanan, dan ini harus dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, jadi diperlukan keadilan dan harus ciptakan di tengah masyarakat rasa adil itu, dan saya rasa kalau sudah ada rasa adil itu tidak akan ada gerakan-gerakan” kata Ketua DPRD Konawe.
DR. Ardin mencontohkan, seperti yang terjadi di Papua munculnya ektrim separatisme, dan hal ini bisa saja muncul kalau tingkat penguatan masyarakat kurang, misalnya kalau perusahaannya untungnya besar sementara masyarakat lokal ini dibiarkan tidak merasakan keberhasilan dari sebuah industri.
“Ini bisa berbahaya, oleh karena itu ciptakanlah, kami juga sepakat tidak harus semuanya dan adil itu harus sama rata tapi paling tidak semua dapat merasakan, misalkan ini ada yang tidak kebagian kan ini tidak benar, ada satu desa banyak sekali humasnya sementara yang lain tidak ada, jadi ini jadi pertanyaan juga dan jangan disepelekan tiga desa ini tidak punya kompetensi dan tidak punya kemampuan, dan pihak manajemen harus melakukan perhitungan ini” ujarnya.
Menurutnya, sebagaimana saran Kapolres Konawe kalau bisa tiga desa ini diakomodirlah walaupun saat ini tidak dibutuhkan lagi, sebagaiaman tadi hanya terkait pembebasan aahan tapi kan perusahaan tidak seperti. Pasti ada hal-hal lain dan komunikasi itu perlu dan kehadiran perusahaan di Morosi itu karena komunikasi.
“Olehnya itu ini kita harus arif dan bisa dapat diramu antara kepetingan Perusahaan, Kepentingan masyarakat dan Kepentingan negara. kalau ini bisa kita tata dengan baik saya kira kita akan nyaman, apalagi saat ini kita dengar akan datang 500 tenaga kerja, diakhir juni akan datang pak gubernur sudah berikan izin dan pak bupati juga sudah iyakan, tapi kalau kami liat persoalan-persoalan kerakyatan seperti ini, bisa saja kami atas nama rakyat bersikap lain, karena kami pasti berada di belakang rakyat, untuk apa perusahaan hadir di sini menghasilakan ribuan dolar dan menyedot kekayaan-kekayaan alam tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat” Ujar Legislator PAN ini.
Lanjut Ketua DPRD, Tadi HRD VDNI Ahmad sudah menyampaikan terkait data-data ada 30 orang yang ingin masuk untuk direkrut dan kemampuan perusaan tidak mungkin semua masuak, tapi bisa pada penempatan pos-pos lain, dan walaupun tidak di humas, karena tiga desa supaya ada penghubungnya supaya bada juga humasnya supaya ada keadilan itu seperti di Desa Besu dan Wonua Morini.
“Saya kira ini solusi, dan ini juga tawaran dan kalau bisa, kami juga minta supaya ada kepastian dan di tempat ini ada kesimpulan kita hasilkan terkait sikap dari tuntutan tiga desa ini” ujar Dr.Ardin.
Usai melakukan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan, yang dihadiri oleh Kapolres Konawe AKBP Yudi Kristanto, Sik, Mr. Yin mewakili perusahaan, anggota DPRD Konawe yakni I Made Asmaya, Nurianti, Ginal Sambari, Sudirman, Juhardin, ,Samiri, Tajudin Dongge, Ulfiah, Umar Dema Beny Setiadi dan Nuryadin Tombili serta Camat. Ketua DPRD di dampingi Kapolres dan HRD VDNI Ahmad dan anggota DPRD Konawe juga melanjutkan pertemuan dengan masyarakat tiga yakni Desa Besu, Wonua Morini dan Mendikonu.
Lebih lanjut Dr. Ardin di hadapan masyarakat tiga desa juga mengatakan, dirinya meminta kepada pihak perusahaan agar masyarakat tiga desa ini tidak dipandang sebelah mata. Dia menyarankan kepada pihak perusahaan agar lingkar tambang ini tidak dimiliki oleh satu kekuatan namun semuanya diberi kekuatan, untuk bersama-sama membangun dan menjaga ini. Supaya tidak ada kesan satu kekuatan besar mendominasi dan menganggap kekuatan yang lain tidak berarti.
“saya kira ini yang bisa memicu pertentangan-pertentangan, tapi kalau kita sudah bisa berfikit arif dan adil saya kira virtue ini akan menjadi masa depan Konawe dan Indonesia” harap Dr. Ardin (**)
