Atas nama Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand Sapan, melantik dan mengambil sumpah 294 Pejabat, penyertaan Jabatan fungsional lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe tahun 2021, di Pondopo Kantor Bupati Konawe, Rabu, (12/1/2022).
Pelantikan dan pengambilan sumpah penyertaan jabatan fungsional lingkup pemda Kabupaten Konawe ini, sebagaiamana Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Konawe Nomor 251 tanggal 31 Desember 2021 tentang jabatan struktural.
Hal ini merupakan pelaksaan dari Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
Hal ini juga sesuai dengan kehendak presiden Republik Indosesia Joko Widodo, adanya perubahan konkrit dalam reformasi borokrasi pemerintahan. Peringatan awal mengenai penyertaan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional disampaikannya dalam pidato pelantinkannya selaku presiden dihadapan DPR/MPR untuk periode kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober tahun 2019.
Sekda Konawe dalam sambutannya mengatakan, pejabat yang baru dilantik perlu bangga dalam masa karirnya, mendapat kebijakan dari pemerintah yang tadinya menjabat struktural disetarakan menjadi fungsional. “saya tidak sempat, seperti ini, jadi apapun yang terjadi kita patut syukuri karena kita tidak tau kedepan kalau kerja dengan baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga” kata Dr. Ferdinand.
Dirinya mengingatkan, hari ini adalah pelaksanaan dari mendatori PermenPAnRB RI nomor 13 tahun 2012 tentang penyelengaraan jabatan struktural. Dan melalui SK bupati pertanggal 13 Desember tahun 2021, bagi yang sebelumnya menjabat struktural, mungkin enam bulan kedepan juga akan berlaku bagi pejabat eselon III.
Yang jelas Kata Sekda, pemerintah melaksanakan ini punya maksud dan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan efektif dan sudah pasti tidak lagi sama dengan jabatan sebelumnya dalam masalah pekerjaan.
Beberapa contoh kata dia, terutama di instansi vertikal atau bahkan yang lebih awal fungsional, seperti penyuluh pertanian merka akan terhambat di dalam mengusulkan kenaikan pangkat jika angka kreditnya tidak terpenuhi. “Sehinga dari awal saya mengingatkan kepada kita semua, kalau kita kerja masih sama pada saat menduduki jabatan struktural yakin dan percaya saja, di atara teman- teman ada yang terhambat pangkatnya” ujarnya.
“Tadi kita sudah sama dengar jabatan yang paling banyak itu adalah analis, saya yakin kalau tidak inovatif terhadap membaca tupoksi yang ada di dinas masing- masing, kalian akan kehilangan pekerjaan yang bisa dilaporkan, karena kinerja saudara itu akan dinilai berdasarkan catatan dari laporan pekerjaan yang kalian lakukan setiap hari, kalau itu tidak ada jangan salahkan di bidangnya” sambungnya.
Kebiasaan lama hanya membaca DPA sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan, menurutnya itu salah, jadi mulai hari ini dan seterusnya sebaiknya membuka tupoksi yang ada di bidang masing- masing dan selanjutnya dari Orpeg dan BKD akan menyesuaikan struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) masing- masing, berdasarkan beban dan analisis kerja yang ada di dinas masing- masing menjadi dasar uraian kerja yang akan dilakukan dan laporkan.
“Jadi jangan berkecil hati, saya yakin teman- teman selama semangatnya ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi daerah ini pasti ada nilainya dan pasti tercatat sebagai dari prestasi kerja, kalau kita banyak tidur saya yakin juga angkanya akan tidur, kalau kita melihat itu sebagai bagian dari tanggung jawab, selama angka kreditnya terpenuhi pasti akan lebih cepat” jelas Dr. Ferdinand.
Dr. Ferdinand berharap, dengan jabatan fungsional yang baru ini, agar lebih inovatif, lebih serius memahami tupoksi, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah di dalam peningkatan pelayanan masyarakat bisa lebih efektif.
“harapan saya ini jangan menjadi halangan, bahkan jika dimungkikan Kedepa jabatan- jabatan tertentu untuk jabatan struktural yang tidak difungsionalkan teman-teman masih bisa dipromosi untuk menduduki jabatan struktural yang tidak disetarakan sebagai jabatan funsional” Harap Sekda Konawe. (**)
