Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda) Konawe, saat ini tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait penyerapan hasil panen petani baik gabah maupun beras, yang salah satunya adalah didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe. Hal ini diungkapkan saat melakukan jumpa pers di ruang kerjanya Kamis (29/4/2021). Yang dihadiri oleh Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus dan Kadis Perindustrian dan Koperasi Jahiuddin.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan sejumlah kebijakan. dirinya akan kembali menggelar rapat bersama OPD terkait untuk membuat rancangan SK Bupati Konawe tentang mekanisme pendistribusian beras untuk ASN Konawe.
Kata Gusli, di Konawe ada sekira 7000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka punya tunjangan beras senilai 10 kg per bulan. Sehingga jika dari tunjangan ini total beras petani yang dapat terserap tiap bulannya bisa mencapai 70 ton beras.
“Untuk ASN nanti kita kasi beras yang premium. Teknisnya nanti akan kita atur. Terkait regulasi ini saya sendiri juga akan koordinasi dengan pak Bupati,” ujarnya
Gusli menerangkan Pemda Konawe juga akan merancang kebijakan pendistribusian beras petani Konawe agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Saat ini ada tiga perusahaan yang disasar, yakni perusahaan pengolah nikel, PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) dan dua perusahaan sawit, seperti PT Tani Prima Makmur (TPM) dan PT Utama Agrindo Mas (UAM).
Dijelaskan, di tiga perusahaan tersebut ada kurang lebih 22 ribu karyawan. Kalau masing-masing dari mereka ada tunjangan beras 10 kg, maka beras petani yang bisa diserap tiap bulannya lewat Bulog bisa mencapai 220 ton beras premium.
“Tingginya serapan ini juga akan berdampak positif terhadap nasib warga Konawe yang 70 persennya adalah petani,” jelasnya.
Sedangkan untuk kebijakan lainya, Pemda Konawe akan meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Konawe untuk mengambil alih, SRG (Sistem Resi Gudang) yang ada di Kecamatan Wonggeduku Barat. Nantinya, SRG akan digodok untuk menjadi usaha konsorsium Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kalau di sana ada 60 desa dan masing-masing desa menginvestasikan dananya Rp200 juta, maka akan terkumpul uang senilai Rp12 M modal usaha,” Ungkapnya.
Lanjut GTS, kalau program tersebut berhasil jalan, maka hal tersebut akan jadi pionir. Dalam artian ada terobosan yang dilakukan pemerintah desa lewat konsorsiumnya untuk menyelamatkan para petani ketika musim panen. Di mana, gabah petani akan dibeli oleh SRG dan konsorsoum desa dengan harga yang kompetitif.
“Jadi penyerapan beras dan gabah tidak bertumpu pada Bulog saja. Tetapi juga bisa lewat SRG,” Ujarnya.
Wakil Bupati Konawe ini menjelaskan harga gabah kering panen yang seharusnya dibeli senilai Rp4200, justru merosot. Karena berdasarkan laporan yang sampai ke telinganya harga gabah kering panen bahkan sampai ke angka Rp3500.
Menanggapi keadaan tersebut, pihaknya langsung menggelar rapat dengan Bulog dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe terkait. Hasilnya, kini telah melahirkan sejumlah rencana kebijakan untuk menyelamatkan petani Konawe.
Gusli menamabahkan, saat ini kapasitas gudang Bulog Konawe hanya 5000 ton beras atau kalau dikonversi ke gabah hanya 10.000 ton. Sementara gabah petani yang belum tertampung per panennya sebanyak 150 ribu ton. Untuknya itu, perlu ada kebijakan yang dapat menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang bersaing. (**)
