Rencana pembangunan smelter di Kecamatan Amonggedo mendapat penolakan dari Puluhan masa yang tergabung dalam aliansi pemuda dan mahasiswa Amonggedo. Masa yang merupakan keterwakilan dari tiga desa tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Konawe menuntut pemerintah daerah setempat membatalkan rencana pembangunan smelter, Selasa (31/1/23).
Perwakilan 3 desa (Matabura, Wawohine, Lalombonda) dari Kecamatan Amonggedo yang menggelar aksi ini menganggap kehadiran investasi di wilayah Amonggedo akan merusak iklim pertanian di wilayah tersebut.
Salah satu Orator aksi La ode Muh Nur Sunandar mengatakan seharusnya ada sosialisasi awal kepada masyarakat, termasuk kajian awal terkait dampak yang akan ditimbulkan tentang rencana pembangunan Smelter di Amonggedo.
“Seharusnya ada kajian awal dan sosialisasi tentang rencana pembangunan smelter, baik itu kajian lingkungan maupun sosial yang nantinya akan berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Mereka juga meminta agar DPRD Konawe sebagai perwakilan dan penyambung lidah rakyat tidak hanya memikirkan kepentingan korporasi, tidak hanya membahas kesepakatan dalam lembaran kertas tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan.
“Kami meminta DPRD Konawe untuk meninjau ulang rencana pembangunan smelter yang kami prediksi akan berdampak terhadap hasil pertanian masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya juga memastikan ketika tuntutan tersebut tidak di indahkan dan disahuti maka masyarakat tidak akan berhenti melakukan presur sampai pemerintah dan DPRD Konawe turun melakukan kajian ulang atas rencana pembangunan pabrik pemurnian biji nikel di Amonggedo.
Menanggapi tuntutan tersebut Wakil ketua DPRD Konawe, Rusdianto mengatakan hilirisasi industri dan investasi tentunya harus didukung. Selain memberikan kontribusi lapangan kerja bagi masyarakat, hadirnya investasi juga turut menggerakkan ekonomi daerah.
Namun untuk rencana pembangunan smelter di Amonggedo pihaknya lanjut Rusdianto, belum menerima informasi tersebut baik regulasi maupun perencanaannya.
“Kami belum bisa berbicara masalah regulasi, karena sampai hari ini kami belum tau tentang rencana pembangunan smelter di Amonggedo,” terangnya.
Ketua DPD Partai Demokrasi Idonesia Perjaungan (PDI-P) Konawe ini menegaskan bahwa selama ini pihaknya selalu merespon dan menindak setiap aspirasi ataupun keluhan masyarakat.
“DPRD Konawe selalu hadir merespon keluhan masyarakat, jadi jangan katakan bahwa kami hanya berkutat di wilayah narasi dan retorika. Saat ini juga kalau kalian minta kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lokasi pembangunan smelter di Amonggedo saya siap,” tegas Rusdianto.
Dirinya mengingatkan agar persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh tidak secara sepihak, perlu keterlibatan pemerintah Desa, kecamatan, daerah dan warga setempat sehingga kedepannya tidak ada lagi gesekan ataupun persoalan yang timbul hanya karena komunikasi yang tidak sampai.
Setelah Wakil Ketua DPRD Konawe Rusdianto, memerintahkan staf sekertariat DPRD Konawe untuk membuat surat kesepakatan melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan smelter di Amonggedo yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan, masa membubarkan diri (**)
