Bantuan sosial (Bansos) yang merupakan program pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu diharapkan dapat tersalurkan dengan cepat, tepat dan sesuai kriteria penerima. Namun, yang terjadi di Kabupaten Konawe belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe beberapa waktu lalu, masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Bank BRI Cabang Konawe, serta PT POS, terkait penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di Gedung Gusli Topan Sabara, Senin (27/6/2022).
Dalam rapat tersebut dibahas masalah keterlambatan atau belum tersalurnya Bantuan Sosial (Bansos) kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini telah diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima.
Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin mengatakan, semua pihak dapat bekerjasama baik dari pemerintah (Dinsos) maupun Perbankan (Bank BRI) selaku penyalur Bansos PKH. Jangan saling menyalahkan antar satu dan yang lainnya.
Ia menegaskan, penyaluran Bansos agar memudahkan masyarakat dengan aturan yang ada, demi kepentingan masyarakat “Kasian masyarakat kita, mereka sangat memutuhkan bantuan tersebut. Kalau dipermudah kenapa harus kita persulit. Tapi dengan aturan yang ada,” ujarnya
Kata dia, kedepannya diperlukan koordinasi antara penyalur bantuan dan pemerintah, agar hal seperti tidak terjadi lagi. Karena yang dirugikan adalah masyarakat Konawe. “Kami sangat menyangkan jika masih ada masyarakat kita yang belum menerima Bansos dengan alasan administrasi,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Abdul Ginal Sambari mengungkapkan, perlunya koordinasi dari semua pihak, jika perlu dapat dibuat suatu badan yakni Badan Penerima dan Penyaluran Bansos. “Harus koordinasi semua pihak, atau bisa dibuat badan penerima dan penyalur Bansos,” imbuhnya.
Selain itu, Pihak Bank BRI yang hadir saat rapat tersebut mengakui adanya ratusan KPM belum menerima Bansos dalam bentuk PKH. Hal ini disebabkan KPM pindah domisili, meninggal dunia dan juga ada yang dianggap sudah mampu, serta beberap KPM belum datang menerima dengan alasan yang tidak diketahui.
“Data dari bulan Mei kami akui masih ada 118 KPM yang belum tersalur dari total 322 KPM PKH. Hingga saat ini baru 204 KPM yang menerima dari 3 kantor unit yang ada di Konawe,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, Agus Suyono mengatakan, penyebab keterlambatan bisa disebabkan oleh beberapa kendala, mulai dari proses graduasi, artinya berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima manfaat (KPM) sebagai penerima program PKH atau BPNT, serta faktor geografis di daerah.
Kata Agus, proses penentuan graduasi KPM ditentukan oleh Kepala Desa atau Lurah, karena Desa atau Lurah yang mengetahui jelas keadaan warganya. “Dinsos tidak berhak menentukan graduasi KPM, itu dari Desa atau Lurah setempat. Kami hanya menerima graduasi yang diajukan oleh pemerintah di Desa atau Lurah,” ungkapnya.
Dinas sosial tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ataupun mengeluarkan setiap KPM dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap KPM yang sudah tidak terdaftar dalam DTKS dikarenakan kondisi KPM sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaannya. “Jadi, yang keluar dari DTKS jika KPM sudah mampu secara ekonomi, tidak lagi memiliki tanggungan seperti ibu hamil atau anak sekolah,” ujar Agus.
Dirinya menyanyangkan selama ini pihak bank kurang koordinasi dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat. Terkait data adminstrasi penyaluran Bansos.
“Agar setiap tahapan penyaluran Bank melaporkan ke Dinsos, disitu kita bisa mengetahui jumlah KPM yang sudah menerima dan yang belum menerima. Kita bisa telusuri yang belum menerima kendalanya apa, agar proses administrasi segera kita benahi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, di beberapa kantor unit bank BRI terdapat perbedaan pelayanan-pelayanan seperti dalam penanganan ahli waris. “Mungkin saja bank tidak begitu paham Juknis penyaluran, padahal mekanisme penyaluran bansos juga tidak ada perubahan,” sambungnya.
Pihaknya juga sudah seringkali menyurat ke Bank untuk meminta data salur tersebut. Karena nantinya akan dipadukan dengan data laporan dari pendamping dan diteruskan ke Kementerian. Namun, pihak bank penyalur tidak pernah merespons hal tersebut. “Tapi tadi kita sudah sepakati kedepan ini akan diperbaiki, nantinya Bank akan memberikan laporannya ke kami,” ujar Agus.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Konawe, H Ardin, Ketua Komisi III Abdul Ginal Sambari, Anggota DPRD Komisi III, I Made Asmaya, Umar Dema, dan Kristian Tandabio. Bank BRI, Kepala BRI KCP Konawe, Kepala BRI Unit Unaaha, dan Kepala BRI Unit Wawotobi, serta Kepala Dinas Sosial, Agus Suyono. (**).
