Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Konawe ke 63. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe gelar Sidang Paripurna Istimewa. yang berlangsung di Gedung ABD Samad DPRD Konawe, Rabu, (01/03/2023)
Dalam sambutannya Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin menyampaikan, Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar Sangia Inato (1602-1668). Dalam penerapan sistem pemerintahan Barata atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu dula batuno Konawe” yaitu tujuh anggota dewan kerajaan Konawe.
Rapat Paripurna Istimewa dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, 25 Anggota DPRD Konawe, Forkopimda, Kepala SKDP dan pejabat lainya serta sejumlah tamu undangan.
Kabupaten Konawe, yang awalnya terbentuknya bernama Kabupaten Kendari memiliki sejarah peradaban yang panjang. Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinuitas dari masa lalu yang wilayahnya meliputi bekas kerajaan Konawe. Masyarakat di wilayah ini telah menghuni daratan jazirah Sulawesi bagian Tenggara.
Dr. Ardin menyampaikan, bahwa terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil yaitu kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea Watumendonga dan Tambosupa. Kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam konfederasi kerajaan Konawe dibawah kepemimpinan Mokole More Wekoila, pada tahun 1105 Masehi.
Mokole More Wekoila kemudian membentuk jabatan Owati dan pemerintahan Toonomotuo ini dibantu oleh dua orang Pohumba’no yaitu Pohumba (seperti wakil pimpinan) dan Tamalaki (panglima perang). Pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Onggabo, mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri.
Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar Sangia Inato (1602-1668). Ia menerapkan sistem pemerintahan Barata atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu dula batuno Konawe” yaitu tujuh anggota dewan kerajaan Konawe.
Kemudian pada zaman Pemerintahan Jepang, pemerintahan di Konawe atau daerah kendari ini hampir tidak ada perubahan, kecuali terjadi pergantian beberapa istilah wilayah kekuasaan dan jabatan jabatan ke dalam istilah bahasa jepang.
Pada zaman ini, (1942-1945) bentuk pemerintahan tetap digunakan, hanya sebutannya yang berubah. Afdeeling Buton dan Laiwoi menjadi Ken dan kepala pemerintahan sebelumnya disebut Asisten Residen menjadi Ken Kanrikkan.
Pada Zaman Pasca Kemerdekaan (1945-1959) di Daerah Kendari (Konawe) terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan diantaranya AIB Supu Yusuf, A. Madjid. H. Djufri membentuk Sinar Pemuda Konawe dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa, keluarga Silondae Muh. Ali Silondae, Aburaera Silondae, Jacob Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempetahankan kemerdekaan Daerah Kendari.
” Perjalanan 63 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap daerah. Setiap pembangunan yang kita raih saat ini adalah hasil kerja keras para pendahulu kita, Dan dalam mengarungi perjalanan ini, sudah tentu pemerintah, pemangku amanah beserta segenap masyarakat Kabupaten Konawe banyak merasakan dan mengalami pahit getir dan manisnya perjuangan membangun negeri ini,” tutup Ardin. (**)
