Kendaraan Dinas Bupati dan Wabup Konawe, Bakal Gunakan Mobil Tenaga Baterai

165
0
BERBAGI
Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Dr. Ferdinan Sapaan

UNAAHA- KONAWEKITA- Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Konawe, kedepannya akan menggunakan kendaraan tenaga baterai untuk kendaraan bupati dan wakil bupati.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinan Sapaan, saat itemui usai membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe tahun 2022 dan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe tahun 2018-2023, di Hotel Tiga Putra Unaaha, kamis (25/1/20210

“Bahkan di APBD kami di 2021 sudah menganggarkan pengadaan mobil bupati dan wakil bupati menggunakan mobil baterai, cuma mobil itu saat ini masih mahal, jadi nda mampu kita beli, nda bisa mahal sekali karena masih uji coba juga” Ujar Sekda Konawe

Meski harganya masai mahal namun kata dia, pihak pemkab Konawe tetap optimis akan menggunakan kendaraan bahan bakar bateri ” harapan kita seperti itu, kalau misalkan itu bisa dipakai dan berdasarkan analisanya membuat kita efisien kenapa tidak pasti kita pakai” tegasnya.

Karena pihaknya sudah sejak dari awal akan menganggarkan mobil bupati itu dari tenaga baterai cuma masih mahal, “masih di atas Rp 1 miliar, sementara anggaran kita tidak sampai seperti itu, seandainya ada sekitar Rp 700 juta kita akan beli untuk dipakai bupati” ungkapnya.

Namun pihaknya memastikan, jika produksi banyak akan murah, “sekarang kan masih dalam tahap uji coba, tapi lama kelamaan akan murah, apalagi bahan bakunya ada di sini” jelasnya

Kata dia, rencana jangka panjang pemerintah menggunakan dan mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar baterai, pasti Konawe suport karena bahan baku dasarnya itu ada di Konawe.

Sebagaimana diketahui bahan baku baterai ada di Konawe, lanjut Sekda Konawe, Untuk bahan baku siap memasok, dia juga sedah melakukan focon dengan menteri kemaritiman. Dan semua kawasan- kawasan strategis nasional itu harus di protec dalam artian bahwa pemerintah dan masyarakat harus merasa memiliki secara bersama- sama bahwa itu bagian dari kepentingan jangka panjang negara. (Red)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY