Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat pembahasan calon PJ Bupati Konawe di Kantor DPRD Kabupaten Konawe. Rapat yang digelar tertutup ini dihadiri perwakilan 5 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Konawe. Rabu (2/8/2023) sore tadi.
Kelima fraksi yang hadir dalam rapat tersebut yakni, Fraksi Konawe Gemilang (PAN, GOLKAR, NASDEM, PKS) dihadiri Ketua Fraksi Nuryadin Tombili, Ardin, Susi, Beni Burhan, H. Ginal Sambari dan H. Gamus. Fraksi (PDI-P, PKB) Rusdianto. Fraksi (GERINDRA-PERINDO), Ulfiah, H. Rahim, Juhardin, dan Fraksi PBB, H. Alaudin Serta Fraksi DEMOKRAT dihadiri Umar Dema dan Selviana.
Ketua Fraksi Demokrat, Umar Dema saat dikonfirmasi usai rapat mengaku rapat yang dilaksanakan secara tertutup adalah rapat fraksi yang menggodok calon PJ Bupati Konawe.
“Rapat fraksi untuk menyepakati 2 nama yang bakal di usulkan masing-masing fraksi,” ujar Umar Dema.
Untuk Fraksi Partai Demokrat, Umar mengaku sudah ada nama yang akan diusulkan, kedua nama ini merupakan calon PJ Bupati Konawe yang memenuhi syarat dan direstui oleh pimpinan partai Demokrat.
“Namanya nanti sebentar malam kalau saya sudah ketemu Ketua Partaiku,” tukasnya tergesa-gesa.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang secara gamblang mengusulkan 2 nama untuk PJ Bupati Konawe yakni Syahril dan Harmin Ramba.
Syahril Abdul Rauf merupakan staf di Kementerian Dalam Negeri sedangkan Harmin Ramba merupakan Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara.
Lanjut, Alaudin ke 2 nama tersebut bukan hanya diusulkan oleh pihaknya di DPRD Kabupaten Konawe namun juga arahan langsung dari pimpinan tertinggi Partai. “Kami juga dapat perintah untuk mengamankan nama-nama tersebut,” ungkapnya.
Perihal usulan dari Fraksi lain, Alaudin meyakini ada 3 nama yang akan menguat dalam bursa calon PJ Bupati Konawe, selain Syahril Abdul Rauf dan Harmin Ramba ada pula nama La Ode Muhajirin yang kemungkinan bakal di usulkan oleh fraksi lain di DPRD Konawe.
“Nama-nama ini sepanjang pengetahuan kami adalah ASN aktif dan secara kepangkatan memenuhi syarat, terkait meloloskan atau tidaknya kewenangan Kemendagri, kami hanya mengusulkan,” pungkas Ketua Fraksi PBB, H. Alaudin. (**)
