Penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses II masa sidang II di Daerah Pemilihan (Dapil) III oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Dr. Ardin pada masa sidang ke II ini diadakan di Desa Baruga Kecamatan Wonggeduku Barat, secara umum masyarakat mengusulkan adanya perbaiakan infrastruktur, perumahan, kesehatan dan peningkatan ekonomi. Turut hadir Kepala Desa Baruga Syamsul Husen, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat dan perangkat desa. Kamis (21/2/2019). Jumlah yang hadir lebih seratus orang.
Infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang dianggap dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat, misalnya jalan dan jembatan yang mulai rusak yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam mendistribusi hasil pertanian, termasuk saluran irigasi yang telah mengalami kerusakan juga menjadi salah satu item yang menyebabkan terjadinya banjir yang berdampak pada menurunya hasil pertanian utama lahan persawahan.
Peserta reses yang diketahui mayoritas petani padi sawah ini, juga meminta bantuan sarana produksi (Saprodi) pertanian di antaranya, pupuk, obat-obatan, alat Traktor dan bibit. Hal ini mereka usulkan guna mendukung program pemerintah Kabupaten Konawe yakni 1 juta ton beras. Termasuk stabilisasi harga gabah yang dianggap lebih menguntungkan pembeli daripada petani.
Hal lain yang menjadi fokus masyarkat, adalah perumahan dan kesehatan. Dalam reses tersebut masyarakat menginginkan agar ada progran sengnisasi, air bersih dan peningkatakan kesehatan. Pasalnya masih ada bebetapa rumah yang belum menggunakan atap seng. Dan meski berada pada daerah persawahan tetapi masyarakat agak kesulitan mendapatkan air besih dan air minum. Termasuk kurang berfungsinya Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Baruga, serta perawat desa masih kurang pelayanannya pada masyakat.
Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin, S.Sos.,M.Si didampingi Kepala Desa Baruga Kecamatan
Wonggeduku Barat Syamsul Husen dan Bhabinkamtibmas Polsek Wonggeduku.
Masyarakat juga mengusulkan program KWh, karena masih sekitar 47 rumah warga yang belum menikmati penerangan listrik, serta pagar Sekolah Pendidikan usia dini (PAUD) yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan peserta didik karena disekitar sekolah berbatasan dengan rawa.
Menanggapi usulan dan keluhan masyarakat Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin mengatakan beberapa usulan masyarakat ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada juga menjadi kewenangan provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat. Misalnya untuk saluran irigasi menjadi kewengan pemerintah provinsi. Namun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan diusahakan untuk dipenuhi apalagi jika hal itu menjadi skala prioritas dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Termasuk kata Politisi PAN ini, ada juga program yang dapat dimasukkan pada anggaran Dana Desa (DD), tinggal disinergikan antara yang dapat dianggarkan di pemerintah daerah (Pemda) dan dana desa. Menurutnya jika jika program telah dimasukan pada di DD tidak perlu lagi dianggarkan oleh pemda Konawe. Sama halnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Jadi Pak desa silahkan dimasukkan datanya, sekarang ini tidak bisa kita mengarang harus kita by data harus rill kalau kita ingin selesaikan masalah. dan untuk 47 rumah yang belum miliki KWh tinggal dikonumikasikan, dan di sini kita harus jamin tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tidak miliki KWh tinggal kita komunikasikan jangan terlalu lama bagaiaman bisa jadi semua, karena ini menyangkut kemaslahatan” kata Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Sultra ini.
Masyarakat Desa Baruga mengikuti reses Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin, S.Sos., M.Si
Dr. Ardin mengungkapkan saat ini Puskesmas Wonggeduku tahun ini akan dijadikan Puskemas Rawat Inap dan hal ini telah diprogramkan. Terkait Perawat Desa kata dia, menjadi program pemda Konawe, 1 perawat 1 desa dan ada honornya. Jadi jangan makan gaji buta tujuannya dihadirkan perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. “saya sarankan pak desa, perawatnya suruh dia tinggal di situ” ujarnya.
Untuk sektor pendidikan, tanah tempat berdirinya Sekolah dan pasar Puday jangan ada yang persoalkan “kalau saya masih hidup jangan ada yang persoalkan karena tanah itu saya yang beli dan saya wakafkan, jadi sekolah itu jangan ada yang persoalkan, ini untuk kepentingan pendidikan” ungkapnya.
Terkait tidak stabilnya harga gabah Ketua DPRD mengakui, saat ini harga gabah tidak stabil namun konsep saat ini bagaimana harga gabah menjadi stabil, saat ini pemerintah menjalin kerjasama untuk investasi di Konawe dalam hal pembelian gabah “Insha Allah semoga program ini bisa berjalan dan wilayahnya di Wonggeduku, sehingga harga gabah bisa stabil” harapnya.
Untuk Air bersih saat ini tengah diformulasikan karena tidak dilewati sarana perpipaan, agar bisa mengalir air dengan sumur bor tapi harus dirancang dengan ahlinya, jadi lanjutnya, dengan menggunakan tower sehingga bisa dialiri kerumah-rumah warga “di rumah tinggal putar kran, jadi tinggal direncang oleh ahlinya dan diusulkan” terangnya.(**)
