Kerjasama Penerimaan Tenaga Kerja di VDNI dan OSS, DPRD Apresiasi Langka Pemda Konawe

1278
0
BERBAGI
Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Dr. Ardin didampingi Anggota DPRD KOnawe dari Partai Demokrat Umar Dema (Kostum Putih) saat memberikan keterangan kepada awak media, di Aula DPRD Konawe, Jum'at (3/7/2020)

UNAAHA-KONAWEKITA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe sangat mengapresiasi langka Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan Obsidian Stainless Steel (OSS) utama dalam hal penerimaan tenaga kerja yang rencananya akan di ambil alih oleh Pemda Konawe.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Dr. Ardin mengatakan, pihaknya sangat merespon langka Pemda tersebut karena hal itu adalah kebijakan yang positif untuk masyarakat Kabupaten Konawe. Kebijakan pemerintah untuk kemudian mengambil alih dan bekerjasama itu, tetapi harus dibuat Sistem Operasional Prosedur (SOP) harus jelas. MoU itu harus jelas dan transparan proses penerimaannya supaya tidak ada lagi yang bermain-main di belakang layar.

“Semua kebijakan pemerintah yang baik harus kita respon, karena itu keinginan kita DPRD dan kita kita sudah pernah rapat kerja dengan Nakertrans, tentang penerimaan tenaga kerja lokal di Morosi yang di mana di sana kita liat, isunya yang berkembang dirapat itu bahwa orang masuk kerja harus ada bayar, koq perusahaan itu ada di negeri kita ada didaerah kita mereka ingin bekerja harus membayar lagi sekian” ungkap Dr. Ardin kepada sejumlah awak media di Aula DPRD Konawe, Jum’at (3/7/2020)

Dia menyebut, sebagaimana dalam rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe, ada aduan orang kalau mau masuk jadi tenaga kerja di Morosi itu, kalau tidak ada bekingnya di dalam maka map itu ditaru di bawah, yang ada bekingnya itu yang di proses.

“Nah praktek-praktek seperti itulah yang kita tidak senangi. Alhamdulillah sekarang kita respon dan kita berikan jempol kepada pemerintah daerah yang telah mengambil langkah-langkah, seharusnya dari dulu pemerintah daerah mengambil langkah itu. Oleh karena itu hari ini kita berikan jempol kepada pemerintah. Bahwa pemda sudah luar biasa menyikapi itu dan saya liat mereka sudah adakan kesepakatan dan mudah-mudahan diwujudkan” Ujarnya.

Rapat bersama Dinas Nakertrans Kabupaten Konawe, membahas rencana kerjasama penerimaan tenaga kerja di VDNI dan OSS, yang akan diambil alih oleh Pemda Konawe

“kemarin pak wakil bupati pernah ngomong, tiba-tiba HRD nya bilang itu di mana, saya baca di media, nah sekarang kita ingin masyarakat diberikan kepastian, bahwa kehadiran VDNI dan OSS di Kabupaten Konawe, harus memberikan arti bagi Masyarakat Kabupaten Konawe, harus meningkatkan derajat hidup bagi masyarakat Konawe dari sisi perekonomian kita, jangan cuma jadi pemanis bibir saja, dibilang kita dapat tetapi mau masuk kerja susah sekali” Kata Politisi PAN ini.

Olehnya, kata dia, itu luar biasa dirinya juga berterima kasih pada Pemda, atas nama rakyat Kabupaten Konawe memberikan respon yang luar biasa kepada pemda jika ini terwujud, tapi jika ini terwujud kan ini belum jadi, jika ini jadi maka perstasi luar biasa.

Ditanya terkait SOP yang di maksud seperti apa, menurutnya, SOP-nya harus ada transparansi, Virtue itu akan terima siapa dan model penerimaannya seperti apa itu diumumkan secara terbuka, supaya masyarakat dan pencari kerja itu tau, ada kepastian, itukan SOP, kalau memang harus melangka dua langka maka dua langka dia lakukan, jangan dua langka satu langka sudah sampai bahkan melewati 4 langka.

” mudah-mudahan ini bisa dirancang dengan baik, karena saya liat tadi pak wakil sudah sampaikan itu ada lingkar tambang ada zona-zoan itu 1,2 dan 3. terbuka yang ini siapa, yang ini berapa dan yang ini berapa. dan sajikan data ke publik supaya publik tau” kata Dr. Ardin

Lanjutnya, jika menyangkut kepentingan masyarakat pihaknya sangat merespon dan tugasnya sebagai dewan akan mengawasi, “masa pemerintah sudah bagus kita bilang tidak, langka pemerintah sudah tepat kita bilang tidak, itukan cari gara-gara namanya, kita harus obyektif bahwa langka pemerintah itu betul, dan itu yang kita ingikan dari dulu sehingga tidak mencuat, ada bayar tiga juta ada bayar lima juta sebagaimana isunya kalau tidak ada orang dalam tidak bisa masuk, nah ini” Tutup Dr. Ardin (Red/KK)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY